Kurang Efektifnya Pengalokasian APBN dan APBD dalam Pembiayaan di Sektor Kesehatan

A. Permasalahan

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah, sehingga diperlukan adanya perhatian khusus dan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan optimalisasi derajat kesehatan masyarakat. Di Era desentralisasi ini, umumnya bergantung pada komitmen pemerintah daerah yang dikhususkan untuk pembiayaan dengan sumber dari pemerintah. Maka dari itu, peneliti memfokuskan analisis pembiayaan kesehatan di salah satu kota dengan perkembangan pembangunan daerah dan perekonomian kota yang mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya.

Peneliti menganalisa pembiayaan kesehatan yang bersumber dari APBN dan APBD di Kota X berdasarkan anggaran tahun 2014-2016. Sehingga diperoleh hasil berupa gambaran pembiayaan kesehatan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan Kota X diperoleh dari dana perimbangan. Selain itu, beberapa data menunjukkan adanya peningkatan realisasi anggaran bidang kesehatan yang sejalan dengan peningkatan jumlah APBD di kota tersebut. 

Pembiayaan kesehatan di kota ini, lebih banyak difokuskan untuk tata kelola sistem kesehatan dan administrasi kesehatan yang kemudian disusul dengan pembiayaan untuk pelayanan kuratif. Sedangkan untuk pembiayaan berdasarkan jenis program lebih banyak digunakan untuk penguatan sistem pelayanan kesehatan, program kesehatan individu dan program kesehatan masyarakat. Pada penelitian ini, komitmen pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan peningkatan proporsi pendanaan sektor kesehatan dari tahun 2014 hingga 2016.

B. Opini

Dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup salah satu indikator yang paling utama untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan. Program tersebut berfokus pada pembangunan kesehatan melalui pelayanan promotif dan preventif dengan didukung kegiatan kuratif serta rehabilitatif yang bersifat perorangan maupun masyarakat. Menurut Undang-undang Kesehatan Tahun 2009, upaya kesehatan harus dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan serta paripurna. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan pembiayaan kesehatan dengan tepat yang berlandaskan prinsip keadilan. Keadilan disini bukan berarti pengalokasian diberikan dengan nominal yang sama antara anggaran belanja Usaha Kesehatan Perorangan dengan Usaha Kesehatan Masyarakat, namun harus menyesuaikan kebutuhan.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak tahun 2014 Indonesia memiliki tantangan pada masalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini menjadi faktor utama dari tingginya angka kematian di Indonesia. Seharusnya penyakit ini dapat dicegah apabila masyarakat memahami faktor risiko dan umumnya disebabkan karena adanya gaya hidup yang tidak sehat. 

Dalam rangka menekan tingginya penyakit menular, pemerintah harus berfokus dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Diharapkan juga pada pemerintah untuk memberikan alokasi dana terbesar pada pelayanan kesehatan masyarakat di kegiatan promotif serta preventif tanpa meninggalkan kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Pada jurnal kebijakan kesehatan Indonesia tahun 2017, pembiayaan di salah satu kota tahun 2014 - 2016 paling besar digunakan untuk tata kelola sistem kesehatan dan administrasi pembiayaan kesehatan. Dimana hal ini, berfokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana, pendidikan serta pelatihan petugas, pengkajian pengembangan lingkungan sehat serta kegiatan lainnya. Sedangkan pembiayaan pada pelayanan kesehatan pencegahan serta kesehatan masyarakat hanya 8,45% - 11,90%. 

Artinya, masih rendahnya alokasi pembiayaan yang diberikan pada program pelayanan kesehatan masyarakat di bagian promotif dan preventif. Seharusnya, dalam pendanaan harus diprioritaskan dengan masalah yang sedang terjadi dan berfokus pada program yang memiliki dampak perubahan yang besar di masa depan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, diharapkan jika terjadi peningkatan pembiayaan, maka harus memuat efektivitas dan efisiensi.

Sumber pembiayaan kesehatan di Kota X sebagian besar berasal dari APBD, dimana komponen APBD terbesar berasal dari komponen dana perimbangan yaitu sebesar 60,61%-72,91%. Sedangkan komponen APBD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 9,55%-11,21%, hal ini memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Pemerintah Kota X perlu melakukan upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi PAD, sehingga komponen PAD akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD. 

Apabila dana kesehatan yang dimiliki terbatas sedangkan program kesehatan yang harus dilakukan banyak, maka pemerintah daerah dapat merencanakan program yang lebih efisien seperti dengan mengadakan program yang saling terintegrasi. Contoh program yang saling terintegrasi adalah program KIA yang terintegrasi imunisasi dan gizi. KIA terintegrasi dengan program penyakit menular dan promosi kesehatan sehingga dalam kegiatan di posyandu dapat dilakukan penyuluhan tentang jenis penyakit menular apa saja yang sering terjadi pada balita.

Konsep pembiayaan dan penganggaran kesehatan daerah yang efektif dan efisien sangat penting bagi keberlangsungan dan kualitas layanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan daerah yang efektif berarti memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan benar dan tepat sasaran, sedangkan penganggaran kesehatan daerah yang efisien berarti memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. 

Untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam pembiayaan dan penganggaran kesehatan harus memiliki pengawasan yang ketat, tujuan dari pengawasan tersebut agar penggunaan dana kesehatan dapat analisa pembiayaan kesehatan di daerahnya. Juga seharusnya pemerintah daerah menetapkan mekanisme untuk menjamin bahwa pembiayaan dan penganggaran kesehatan daerah dipantau dan diaudit secara berkala agar memastikan bahwa informasi tentang pembiayaan dan penganggaran kesehatan daerah tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses, agar kejadian rumitnya pendanaan kesehatan seperti di Kota X yang bersumber Pemerintah akibat belum tidak adanya dukung data mengenai jumlah total dana yang disediakan untuk membiayai sektor kesehatan tidak terulang kembali.

C. Penegasan Ulang

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan daerah, sehingga diperlukan adanya perhatian khusus dan kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan optimalisasi derajat kesehatan masyarakat. Analisis pembiayaan dan penganggaran di Kota X berdasarkan anggaran tahun 2014-2016 menunjukkan beberapa gambaran yang masih kurang efektif khususnya dibidang kesehatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Menurut Kementrian Kesehatan sejak tahun 2014 indonesia memiliki tantangan pada masalah penyakit tidak menular. Sehingga diharapkan pemerintah memberikan alokasi dana terbesar pada pelayanan kesehatan masyarakat di kegiatan promotif serta preventif tanpa meninggalkan kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Selain itu berdasarkan data penelitian dari jurnal, menunjukkan bahwa rendahnya persentase alokasi dana untuk pelayanan kesehatan khususnya bagian promotif dan preventif. Seharusnya, dalam pendanaan harus diprioritaskan dengan masalah yang sedang terjadi dan berfokus pada program yang memiliki dampak perubahan yang besar di masa depan dalam kurun waktu tertentu. 

Rendahnya komponen APBD Kota X yang berasal dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat pemerintah Kota X perlu melakukan upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi PAD, sehingga komponen PAD akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD. 

Konsep pembiayaan dan penganggaran kesehatan daerah yang efektif dan efisien sangat penting bagi keberlangsungan dan kualitas layanan kesehatan. seharusnya pemerintah daerah menetapkan mekanisme untuk menjamin bahwa pembiayaan dan penganggaran kesehatan daerah dipantau dan diaudit secara berkala agar memastikan bahwa informasi tentang pembiayaan dan penganggaran kesehatan daerah tersedia bagi masyarakat dan mudah diakses, agar kejadian rumitnya pendanaan kesehatan seperti di Kota X yang bersumber Pemerintah akibat belum tidak adanya dukung data mengenai jumlah total dana yang disediakan untuk membiayai sektor kesehatan tidak terulang kembali.

Penulis: Ananda Shafa Nabila,

Natasya Elly Syaulia, 

Vida Ayu Rahmalia Putri, 

Yudha Eka Pratama, 

Ronal Surya Aditya, 

Dian Mawarni