Tidak dapat dimungkiri bahwa dampak negatif yang datang dari wabah virus COVID-19 muncul dari segala arah, salah satunya kondisi perekonomian negara. Diketahui bahwa dahsayatnya wabah tersebut membuat pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin sulit. Masyarakat di Indonesia maupun dunia tidak dapat menghindari melemahnya perekonomian saat ini. Pihak pemerintahan sedang mengusahakan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan kembali kondisi perekonomiaan negara agar berjalan dengan normal dan stabil.
Mengingat bahwa pemerintah telah mengeluarkan anjuran bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk beraktivitas dari rumah. Banyak masyarakat yang sudah menjalankan aktivitasnya mulai di rumah dan mengurangi semua kegiatan diluar. Masyarakat telah dengan sadar dan menaati untuk melaksanakan perintah dari pemerintah. Dari kalangan pedagang, pengusaha, perkantoran, maupun dunia pendididkan dan masih banyak lagi. Hal tersebut membuat pertumbuhan perekonomian negara semakin menurun. Semua itu dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian negara dari tahu ke tahun. Dari triwulan pertama 2020 hingga terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen.
Dampak Melemahnya Ekonomi Indonesia Berpengaruh Pada Masyarakat
Dengan adanya informasi berdasarkan rilisnya dari Badan Pusat Statistik. Diketahui bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan pertama 2020 telah turun drastis. Riset data menyatakan hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang menjadi 34,9 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menambah perekonomian negara menjadi semakin melemah. Sedikitnya kunjungan wisatawan dilihat dari berkurangnya wisatawan mancanegara yang masuk ke Indoensia. Serta ditambah dengan banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya dari rumah, sehingga volume penjualan listrik PLN pun meningkat. Tentu saja semua itu imbas akibat dari banyaknya masyarakat yang beraktivitas di rumah, otomatis penggunaan listrik semakin melonjak.
Semua ini akan berpengaruh pada dunia ketenagakerjaan pada suatu perusahaan di Indoneisa. Riset data menyatakan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga pada 31 Juli 2020. Jumlah pekerjaan yang terkena pemutusan kontrak sepihak hubungan kerja atau PHK yang dirumahkan telah mencapai 3,5 juta orang diseluruh Indonesia. Timbunya masalah memicu munculnya para demonstran yang menetang untuk terjadi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi dengan seluruh pejabat Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia.
"Data pekerja terdampak imbas virus COVID-19 yang dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda di seluruh Indonesia, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak virus COVID-19 Â mencapai lebih dari 3,5 juta orang," katanya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Berdasarkan dari data yang sudah dikumpulkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah mencapai 2,1 juta orang yang terdata. Para pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta orang, sedangkan yang di PHK mencapai 380.000 orang. Sementara itu, pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.000 orang. Dengan adanya virus COVID-19, telah memunculkan sebuah tantangan pembangunan ketenagakerjaan menjadi masalah baru. Begitu juga dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi pada akhirnya telah berimbas bagi para pekerja. Dari sisi para pekerja masalah yang muncul tersebut merupakan sebuah ancaman untuk masyarakat. Berdalih menghindari melemahnya perekonomian, semua perusahaan yang ada di Indonesia memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak hubungan pekerjaan atau PHK kepada sebagian karyawan-karyawanya.
Seiring dengan adanya wabah COVID-19 yang belum diketahui kondisi sulit akan berakhir sampai kapan. Banyak masyarakat yang menggeluhkan dengan adanya wabah tersebut. Hal ini akan menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun untuk dunia. Terutama pada empat sektor utama pekerkonomian di Indonesia. Sektor bagian yang mencemaskan hal tersebut diantaranya dibagian pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Pemerintah sendiri tidak dapat melakukan banyak selain melakukan evaluasi. Maka dari itu, dibentuklah salah satu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan yakni melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dari Sabang sampai Merauke wilayah di Indonesia tidak dimungkiri telah terimbasnya dari dampak virus COVID-19. Salah satunya dari Kota di Jawa Tengah yang roda perekonomiannya terkena dampaknya semenjak adanya wabah pandemi. Sejumlah simpul ekonomi terlihat mengalami penurunan aktivitas jual beli, seperti pasar tradisional, kawasan perkantoran, hingga pusat kuliner. Masyarakatnya telah merasakan dampak ekonomi yang ditimbulkan wabah COVID-19 dengan memutar otak.
Salah satunya di Jawa Tengah, kota Magelang menjadi salah satu kota yang terdampak dari timbulnya Covid-19. Banyak sekali pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya wabah tersebut. Tidak dapat kita pungkiri dari kalangan pedagang, pengusaha, perkantoran, maupun dunia pendididkan dan masih banyak lagi pihak-pihak yang merasakan dampaknya. Mereka mulai menggadaikan serta menjual barang-barangnya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pangan sehari-harinya. Dari segi faktor ekonomi masyarakat mulai resah dari timbulnya virus COVID-19 yang akhir-akhir ini gempar dibicarakan oleh dunia.
Untuk menekankan pengurangan penyebaran wabah, seluruh sekolah di Indonesia ditutup oleh pemerintah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 24 maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran virus COVID-19. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa "Proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa."
Dari dibentuknya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah adapun pihak yang diuntungkan dan dirugikan, misalnya seorang wanita paruh baya bernama Mbah Yah. Ia merupakan pedagang yang bekerja di Sekolah Dasar Negeri 1 Butuh untuk menyambung hidupnya yang dirugikan. Seorang wanita warga Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Magelang yang sudah bekerja kurang lebih 20 tahun disekolahan tersebut. Karena adanya virus COVID-19 ia terpaksa untuk menutup dagangannya dan tidak berjualan. Semuanya ia lakukan karena seluruh sekolah di Magelang, terutama tempat ia berdagang telah di tutup sementara oleh pemerintah. Walaupun banyak sekolah yang sudah ditutup, pembelajaran akademik tetap berjalan seperti biasa. Pembelajaran yang membedakan saat ini dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau jarak jauh.
Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Mbah Yah seorang wanita separuh baya tersebut selain mengandalkan hasil dagangan tersebut. Semenjak adanya virus COVID-19 kondisi perekonomiannya semakain memburuk. Tidak ada lagi penghasilan yang masuk dari dagangannya. Untuk menyambung keperluan sehari-harinya iapun memutuskan untuk berjualan dagangannya di rumah. Semua itu dikarenakan agar dapat memiliki penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya.
Mbah Yah tersebut merupakan salah satu contoh akibat dampak dari virus COVID-19 yang mewakili masalah dari masyarakat di Indonesia. Dampak wabah tersebut merugikan semua banyak kalangan dalam segi perekonomian. Pemerintah seharusnya lebih bergerak cepat dalam mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia. Jika, masalah tersebut tidak dapat diatasi maka akan masih banyak lagi masyarakat dengan mudah keluar rumah dan berkerumun. Masyarakat dengan mudah tidak mematuhi protokol kesehatan demi mencari penghasilan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Masalah internal yang timbul di Indonesia haruslah dievaluasi bersama untuk menemukan titik temu jawabannya. Seiring dengan bertambahnya waktu semakin besar masyarakat yang terinfeksi oleh wabah dalam waktu singkat. Maka, dapat dipastikan jika korban jiwa akan terus merangkak naik. Korban jiwa akan semakin besar berjatuhan. Dengan tidak terkontrolnya Covid-19, dapat menyebabkan hal tersebut dibayar mahal oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya krisis kemanusiaan saja, akan tetapi juga bersangkutan dengan sosial maupun ekonomi negara.
Langkah Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian
Pada situasi pandemi yang dilanda seluruh dunia seperti sekarang, maka diperlukannya respons kebijakan yang harus cepat dan tegas. Tujuan pertamanya untuk menyelamatkan banyaknya nyawa manusia sebanyak mungkin. Dengan menyelematkan nyawa manusia, pemerintah secara tidak langsung akan menyelamatkan semua aspek kehidupan. Selain itu, hal terpenting yang akan menjadi target pemerintah untuk memulihkan kembali sosial dan perekonomian di Indonesia.
Prospek ekonomi sebuah negara akan ditentukan oleh respons kebijakan dalam menghadapi pandemi. Sebab pemerintah diharapkan tidak semakin lambat untuk melakukan kebijakan dengan tegas dan cepat. Hal tersebut akan dengan mudahnya dibaca oleh pelaku pasar. Dengan alasan tersebut, maka ketidak mampuan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi dalam menyeimbangkan perekonomian negara.
Dari riset pelaku pasar yang sudah diketahui, menunjukan bahwa ketidak percayaan pelaku pasar terhadap pemerintah Indoensia. Dilihat sejak Februari 2020 ketika Indonesia bersikukuh mengklaim bahwa Indonesia bebas dari wabah. Dengan adanya tekanan yang menguat dari pasar seiring membesarnya pandemi pemerintah memberikan pengakuan. Pada awal Maret 2020, akhirnya pemerintah mengakui bahwa adanya virus COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Nilai tukar rupiah menjadi jatuh dan melemah, harga indeks saham gabungan (IHSG) menjadi turun tajam dengan hitungan bulan bahkan pekan saja.
Negara Indoneisa terbentur dengan sistem kesehatan. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh pemerintah dengan cara menurunkan untuk mengatasi wabah tersebut. Pemerintah mengharapkan dalam jangka pendek karena terhempit waktu agar rupiah menjadi stabil kembali. Maka, hal pertama yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah menekan tingkat penularan, dengan cara menurunkan infeksi dan mobilitas sosial. Dengan cara tersebut, kinerja ekonomi dalam pandemi menjadi aman.
Fokus kebijakan pemerintah dengan menangai virus COVID-19 secepatnya. Apabila semkain lamabat upaya dalam menekan pandemi, dapat dipastikan bahwa semkain suram pula prospek perekonomian di Indonesia. Dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan mimpi buruk untuk menekan wabah. Pemerintah mengharapkan respons kebijakan yang dilakukan dalam jangka pendek dapat membatasi penyebaraan wabah. Selain itu, pemerintah berharap turunnya penyebaran wabah dan meningkatnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka yang pendek.
Riset data menunjukkan bahwa sudah lebih dari setengah kasus virus COVID-19 di kota-kota besar terutama di Jawa dan sekitarnya telah menjadi zona merah wabah. Petambahan pandemi akan membesar dan menjadi tidak terkendali di Jawa apabila respons kebijakan masih berfokus pada ekonomi. Secara jelas dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sedangkan penanggulangan pandemi mengharuskan penurunan interaksi sosial. Maka, dalam situasi pandemi sekarang ini, mempromosikan ekonomi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak.
Sebagai pusat ekonomi nasional, mengkarantina beberapa kota-kota utama di Indoensia dapat dipastikan akan menurunkan perekonomian nasional secara signifikan. Namun menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin merupakan sebuah prioritas kebijakan tertinggi yang tidak dapat ditawar. Apabila sistem kesehatan semakin menuju batas kapasitasnya, maka menurunkan interaksi sosial secara drastis seluruh wilayah karena virus COVID-19 Â secepatnya menjadi sebuah keharusan.
