Biaya Perdamaian Termahal di Indonesia

[caption id="attachment_187496" align="aligncenter" width="572" caption="Pertikaian antar dua kubu pendukung calon Bupati Puncak, Papua. Foto : .indonesiamedia.com"][/caption]

Kita tentu bisa memahami bahwa proses pemulihan keamanan di sebuah daerah konflik pasti membutuhkan banyak biaya. Tetapi pernahkah terbayang di benak Anda, bahwa pertikaian antar dua kubu pendukung calon bupati dalam Pilkada ternyata menghabiskan dana  mencapai Rp 42 Milyar hanya untuk membiayai proses perdamaiannya ? Itulah yang terjadi di Papua. Gara-gara perang antar pendukung calon Bupati Kabupaten Puncak antara pendukung Simon Alom dan Elvis Tabuni, DPRD dan Pemda setempat harus menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 ini, dana sebesar Rp 41 Miliyar lebih untuk memfasilitasi proses perdamaian kedua kubu yang bertikai. http://politik.kompasiana.com/2012/02/05/tiga-tokoh-pemicu-konflik-papua/ Konflik antar pendukung calon bupati Puncak itu terjadi dua kali, yaitu pada akhir Juli tahun 2011, kemudian meletus lagi pada Januari dan Februari tahun ini. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Mathius Murib, pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan terkait konflik Pilkada di Kabupaten Puncak tersebut. Laporan terakhir yang diterima pihaknya menyebutkan, korban meninggal dunia 98 orang, 74 di antaranya saat konflik terjadi pada Juli tahun lalu dan 24 orang meninggal di tempat pengungsian. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/09/m0m10h-98-nyawa-melayang-komnas-ham-papua-terjunkan-tim-investigasi Terkait pengalokasian dana sebesar Rp 41 M lebih melalui APBD Kab. Puncak tersebut, Sekratis Komisi A DPRD Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal, S.Sos.Ag.Ms meminta agar dana yang telah disiapkan itu harus benar-benar sampai kepada pihak korban tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. "Tidak boleh dana ini diberikan kepada masyarakat Puncak yang berada di Kota Jayapura, tapi harus diserahkan langsung ke masyarakat, khususnya keluarga korban di Kabupaten Puncak. Jadi Elvis Tabuni dan Simon Alom harus menyaksikan sendiri di sana, tanpa harus menyentuh dana ini, karena uang ini untuk masyarakat yang menjadi korban," tegasnya http://www.bintangpapua.com/headline/22691-rp-41-m-lebih-dana-apbd-2012-dianggarkan-untuk-perdamaian-puncak Sejalan dengan itu, intelektual dari Kab. Puncak Melianus Hagabal, Semengatakan bahwa kucuran dana tersebut merupakan bentuk kepedulian DPRD dan Pemkab setempat atas konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak, guna proses perdamaian.  Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah dapat menyalurkan dana perdamaian tersebut tepat sasaran di lapangan, khususnya kepada pihak keluarga korban. "Saya setuju apabila dana yang besar ini digunakan untuk perdamaian di Kabupaten Puncak, namun ada catatan bahwa dengan dana ini daerah harus menjadi aman dan masyarakat bisa hidup dengan tentram," pinta Melianus. Memang kalau dilihat dari nominalnya, dana sekitar Rp 42 M itu sungguh luar biasa besarnya. Andaikan dana sebesar itu digunakan untuk membangun poliklinik atau gedung sekolah dan infrastruktur lainnya, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat. Namun demikian, kita tentu menghargai kepedulian dari wakil rakyat dan Pemkab setempat yang ingin segera memulihkan keamanan di wilayahnya agar rakyatnya, lebih-lebih yang masih berada di pengungsian dapat kembali beraktivitas seperti biasa dalam suasana rukun dan damai. Semoga dana itu bisa tersalurkan secara tepat sasar, agar di kemudian hari tidak ada pihak-pihak yang menjadi bidikan Banwas atau KPK.