Jika Kanguru Merelakan Kantongnya untuk Cenderawasih

Dari judulnya, mestinya tulisan ini masuk rubrik fiksiana. Sengaja saya masukan ke kolom politik karena judul tersebut merupakan kiasan dari peristiwa politik yang terjadi awal pekan ini.  Kiasan karena Kanguru identik dengan sebutan untuk negara Australia, sedangkan Cenderawasih adalah burung kebanggaan dari Tanah Papua.

Dua hari lalu (Selasa 27/3/2012) pihak Kedubes Australia kunker ke Papua. Mereka adalah Ralph Gregory(Konselor Bidang Politik), dan Emily Whelan(Sekretaris II Kedubes Australia). Lembaga yang ditemui adalah MRP dan Komnas HAM Papua. Sama seperti kunjungan Dubes Belanda dua pekan lalu, pertemuan pihak Kedubes Australia dengan lembaga-lembaga yang didatanginya juga berlangsung tertutup bagi pers.

Pertanyaannya, kenapa harus tertutup bagi wartawan ?

Lazimnya, pertemuan lembaga resmi dengan tamunya hanya tertutup bagi pers jika dalam pertemuan tersebut membahas hal-hal yang bersifat rahasia. Sementara keterangan Wakil Ketua I MRP (Pdt. Hofni Simbiak, S.Th) kepada pers, pihaknya hanya melaporkan perkembangan situasi di wilayah Papua, antara lain tentang pelaksanaan Pemilukada dalam kaitannya dengan kewenangan MRP, penegakan HAM, sosialisasi pelaksanaan UP4B, dst.Jika materi pembicaraan seperti itu, sepertinya tidak ada yang masuk kualifikasi “top secret”. Lantas kenapa harus tertutup?

Kalau tertutup bagi pers berarti ada hal-hal yang masuk kualifikasi top secret. Top secret dengan dengan negara lain....? wow....!!! Patut diduga masih ada deal-deal khusus yang tidak boleh diketahui umum.

Deal-nya seperti apa, untunglah pers mendapat sedikit bocoran dari PDT. Hofni Simbiak. Bahwa pihak Australia menawarkan kepada MRP untuk membuka perwakilannya di Australia untuk belajar tentang bagaimana membela dan memperjuangkan hak-hak orang Papua.Pertanyaannya, apakah termasuk hak untuk mendirikan negara sendiri....?

Mungkin saja Belanda menawarkan hal yang sama, agar MRP juga membuka perwakilannya di Den Haag misalnya? Tak ada yang tahu.

Jika benar MRP akan buka perwakilannya di Australia, maka Pemerintah Indonesia harus siap-siap untuk dibuat pusing. Kelompok Herman Wanggai dengan aktivitas kampanye papua merdeka di Australia selama ini saja sudah bikin Pemerintah pusing, apalagi kalau ditambah dengan MRP yang adalah lembaga resmi...?