[caption id="attachment_176373" align="alignleft" width="300" caption="Dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Tjeerd Feico De Zwaan"][/caption] Banyak analisis mengatakan bahwa salah satu pemicu suasana saling curiga antara Papua-Jakarta adalah adanya perbedaan pemahaman sejarah tentang Integrasi Papua ke dalam NKRI. Di kalangan aktivis Papua, hingga sekarang mereka meyakini bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI melalui PEPERA adalah ilegal, lantaran PEPERA tidak dilaksanakan sesuai mekanisme baku internasional, yakni one man one vote.
Masih menurut analisis sejumlah pihak, suasana saling curiga itu memang sengaja dimuculkan sebagai bagian dari upaya sistematis Belanda untuk melepaskan Papua dari NKRI. Mengapa Belanda? Karena setelah berbagai upaya yang dilakukannya di masa lalu, baik melalui operasi intelijen maupun invasi militer, juga melalui upaya diplomasi dan negosiasi serta referendum (PEPERA) hasilnya selalu GAGAL, kini Belanda berhasil menggalang kekuatan sekelompok aktivis dari berbagai kalangan (gereja, akademisi, kalangan kampus, LSM, politisi, tokoh pemuda, tokoh adat hingga mantan napi) untuk berkampanye dalam rangka mengembalikan status politik wilayah Papua ke titik nol, melalui REFERENDUM ulang.
Upaya itu tampaknya cukup berhasil. Bahkan dukungan pihak luar terhadap aktivitas kelompok pro-referendum itu tampak cukup signifikan. ADa sejumlah lawyer internasional yang berhimpun di dalam ILWP yang diluncurkan di London tiga tahun lalu, ada kaukus parlemen internasional yang tergabung dalam IPWP dan ada sejumlah lembaga non-pemerintah (NGO) lainnya yang cukup intens mendukung gerakan pemisahan Papua dari NKRI.
Dalam suasana seperti itulah, Duta Besar Belanda Mr. Tjeerd Feico De Zwaan berkunjung ke Papua. Datang dengan "pasukan" lengkap, pak Dubes yang didampingi Sekretaris I, Onno Tjeerd Koopsmans, Assistant Sarah Suhartono dan Staff Kedubes Belanda, Susilo Adi Kuncoro disambut oleh Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Senin (13/3/2012). Hari itu juga, mereka menggelar pertemuan tertutup. Pihak MRP diwakili jajaran petinggi MRP, yakni Wakil Ketua MRP, Ofni Simbiak, Sekretaris MRP, Seklis Alfans Rumbekwan, dan Pokja Agama, Drs. Yoram Wambrauw. Dan pertemuan itu berlangsung tertutup bagi wartawan.
Bisakah kita menganggap pertemuan itu sebagai kunjungan kerja (kunker) biasa? Aksi peduli atas berbagai peristiwa kerusuhan dan penembakan yang masih terus terjadi di Tanah Papua? Benarkah pertemuan itu murni kunjungan kekeluargaan, dikarenakan ada kedekatan personal dan keterikatan sejarah, sebagaimana penjelasan Ofni Simbiak kepada wartawan?
Dikatakan, kedatangan pihak Kedubes Belanda tersebut untuk meminta masukan dari semua komponen atau stokeholder yang ada di Papua, guna mengetahui perkembangan pembangunan di Tanah Papua.
"Jadi, selain itu juga terkait dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), dimana Kedubes Belanda menanyakan sudah sejauh mana sosialisasi terhadap pelaksanaannya dan apakah sudah diketahui oleh seluruh rakyat Papua," jelas Simbiak.
http://zonadamai.wordpress.com/2012/03/14/dubes-belanda-bertemu-tertutup-dengan-pimpinan-mrp/
Sebagai bangsa, kita tak boleh lalau membaca pesan. Kita tahu, bahwa terkait Papua, Belanda adalah bagian dari masalah. Karena Belanda-lah yang membentuk tentara berisikan orang-orang Papua untuk menghadapi ancaman Trikora tahun 1961. Dan patut diduga, tentara bentukannya itulah yang kini telah bermetamorfosis menjadi OPM sekarang.
[caption id="attachment_176374" align="aligncenter" width="447" caption="Tentara bentukan Belanda tahun 1950-an"]
