[caption id="attachment_376433" align="aligncenter" width="436" caption="ilustrasi: www.batasnegeri.com"][/caption]
Kekhawatiran tentang adanya nasionalisme ganda di kalangan orang Papua mendorong pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) mengambil langkah-langkah konkret.Pekan lalu, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta berada di Papua untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika kepada masyarakat Papua.
“Setiap warga negara termasuk juga yang berada di Papua, harus menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan bernegara,” tegas Oesman Sapta dalam pembukaan acara Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di Sasana Krida Kantor Gubernur Jayapura, Sabtu (15/11/2014) sebagaimana dirilis media lokal Bintang Papua.
Dalam postingan yang lalu saya sedikit mengulas tentang pandangan seorang sejarawan asal Papua Bernarda MeterayBahwa di kalangan orang Papua, Nasionalisme sebagai ekspresi politik mengalami keterbelahan. Pada belahan yang satu memiliki nasionalisme sebagai orang Indonesia, namun di belahan yang lain juga ada nasionalisme ke-Papua-an. Semangat nasionalisme Papua dipompa oleh Pemerintah kolonial Belanda dengan cara membenahi pemerintahan dan memberi ruang bagi tumbuhnya bibit Papua melalui pembentukan partai-partai politik dan Dewan Papua yang dilantik tanggal 5 April 1961. http://sejarah.kompasiana.com/2014/11/11/jokowi-harus-mampu-bangun-satu-nasionalisme-dari-papua-hingga-aceh-702429.html
Sementara di pihak lain, muncul pula kelompok elit politik lainnya yang tidak sejalan dengan Dewan Papua. Mereka pada umumnya sudah aktif dalam kegiatan politik di era pra kemerdekaan bersama dengan para aktivis politik dari daerah lainnya. Perbedaan visi politik untuk memerdekakan Papua di satu pihak dan keinginan untuk tetap menjadikan Papua dalam bingkai NKRI inilah yang kemudian menimbulkan ‘nasionalisme ganda’ dalam masyarakat Papua. Dan menurut sejarawan Papua Bernarda Meteray, kondisi itu masih berlangsung hingga kini.
Maka tak salah kalau MPR RI sebagai institusi negara tertinggi di republik ini mengambil langkah konkret mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Papua.Barangkali langkah ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan ‘revolusi mental’ yang tengah diupayakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Mengapa hal ini dinilai penting? Karena sebagai satu bangsa, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan yang dicita-citakan apabila visi kebangsaan kita belum menjadi satu. Ibarat kapal dengan dua kemudi. Para penumpangnya mempunyai tujuan yang tidak searah. Sebagian ke arah barat, sebagian lagi ke timur. Jika tidak ada yang bisa mempersatukan, tidak hanya tujuan yang tidak tercapai, tetapi kapal bisa saja pecah berantakan.
Salut kepada para wakil rakyat yang duduk di MPR RI, teruskan langkahmu menyatukan visi seluruh anak bangsa. Tak perlu sibuk berebut posisi dan kuasa. Setelah dari Papua, jangan lupa ke Maluku karena ideologi RMS (Republik Maluku Selatan) masih dianut oleh sebagian kecil warga disana. Demikian juga di Aceh yang saat ini dipimpin sejumlah mantan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), boleh jadi visi pembangunan mereka belum sepenuhnya Indonesia. [*]
