Masyarakat tersebut paham satu suara yang mereka miliki itu bernilai tinggi. Â Masyarakat skeptis, mau si A atau si B yang menjadi anggota dewan tetap saja nantinya mereka akan lupa. Berapa banyak anggota dewan yang mau datang kembali ke tengah masyarakat dan benar-benar menyalurkan aspirasi mereka?
Politik Indonesia era reformasi adalah politik berbiaya tinggi. Ratusan hingga milyaran rupiah harus disediakan jika ingin punya kans untuk menang. Jika setengah-setengah maka itu artinya sama saja dengan buang-buang waktu, energi, dan dana.
Modal utama nyaleg adalah kemampuan finansial yang kuat. Kalau perlu uang sudah tidak berseri lagi. Sedangkan kesiapan mental itu nomor dua saja. Â Uang haruslah dari dari kantong pribadi. Bukan sumbangan dari pengusaha atau pinjam dari bank.
Bayangkan saja jika dana yang disiapkan berasal dari pinjaman. Bagaimana nanti jika kalah dalam pertarungan? Bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa atau malah bunuh diri.
Sebagian masyarakat kita bisa dibilang mengidap penyakit kronis pada saat menjelang pemilu. Tanpa sungkan menodong calon-calon anggota dewan. Padahal nantinya orang-orang itu akan bekerja untuk kepentingan masyarakat sendiri.
Masyarakat kita telah bersikap egois dan kejam. Karena bisa memicu anggota dewan untuk korupsi demi mengembalikan modal yang mereka sudah keluarkan. Saat itu pula masyarakat menghujat mereka.
Kapan kiranya para wakil rakyat kita duduk tanpa harus mengeluarkan dana yang banyak? Suatu masa ketika sejatinya tumbuh gerakan dari masyarakat untuk membiayai orang-orang berkualitas yang penuh integritas untuk duduk sebagai wakil rakyat. Sehingga masyarakat punya hak penuh untuk menagih janji-janji kampanye.
Sekarang, apa hak masyarakat untuk menilai kinerja anggota dewan? Bukankah suara mereka dulu sudah dibeli
