Jumat (17/3) Kongres MAN (Masyarakat Adat Nunsantara) yang berlangsung di Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang Sumatera Utara resmi dibuka. Presiden Jokowi yang diharapkan hadir ternyata berhalangan. Beliau diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Staff Kepresidenan Teten Masduki.
Beberapa peserta dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat Penunggu yang sedari pagi Presiden Jokowi merasa kecewa. Padahal fotonya sudah menghiasi baliho-baliho di sekitar perhelatan itu. Tetapi sepertinya perserta bisa  memaklumi ketidakhadiran Jokowi yang sepertinya punya agenda lain di Kalimantan.
Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Gubernur Sumatera Utara Teuku Erry Nuradi baru tiba di lokasi kongres sekitar pukul 9.30 WIB. Kampung Tanjung Gusta adalah tempat tinggal Masyarakat Adat Penunggu terletak di lahan eks HGU PTPN II yang sempat terjadi konflik beberapa waktu lalu. Perjalalan agak terhambat akibat kondisi jalan terbilang parah karena belum diaspal. Apalagi malam harinya hujan mengguyur lokasi kongres.
Kedatangan ibu menteri dan bapak gubernur disambut dengan tarian penyambutan. Lalu diarak dengan meriah oleh berbagai masyarakat adat menuju tempat duduk tamu kehormatan di muka panggung utama.
Di Penjuru Nusantara, Dengan Keberagaman, Membangun Persatuan
Demi Kedaulatan Kemandirian, Martabat Masyarakat Adat, Dan Bangsa Indonesia
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Setia Menjaga dan Memelihara Bumi
Wilayah Adat Kita yang Lestari, Setia Menjunjung Nilai Adat dan Budaya
Membela Hak Asasi Manusia, Bersertah kepada Yang Maha Kuasa
Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonensia Raya. Melihat begitu saudara-saudara dari berbagai suku adat di Indonesia menyanyikan bersama lagu kebangsaaan, Â sungguh pengalaman yang luar biasa. Bangga rasanya menjadi bagian dari bangsa ini.
Kongres MAN ke-5 mengambil tema "Laksanakan Perubahan Negara dengan Tindakan Nyata". Dihadiri seluruh anggota Masyarakat Adat yang ada di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 2000 orang. Tercatat peserta dari Provinsi Jambi sendiri hadir 100 peserta, Kalimantan Barat 90-an peserta, Kalimatan Timur 80 peserta, NTT 42 orang, Papua mengirim 13 peserta kongres.
Selain itu hadir juga peninjau dari luar negeri seperti dari Amerika Latin, Amerika Tengah. Beberapa peserta di barisan tamu undangan tampak hadir anggota para Bupati, DPRD, utusan dari Kedutaan Besar Norwegia, utusan PBB, serta beberapa NGO. Total acara ini melibatkan kurang lebih 5 ribu orang, termasuk panitia.
Dalam sambutannya Sekjen AMAN, Abdon Nababan menegaskan AMAN menagih komitmen pemerintah terhadap Masyarakat Adat. Masyarakat Adat tidak akan mengedepankan konfrontasi, tetapi tetap mengedepankan dialog-dialog sebagai alat perjuangan atas hak-hak Masyarakat Adat. AMAN berharap ada realisasi nyata dari pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masyarakat adat.
Pemerintah juga akan akan melanjutkan proses pengembalian hutan adat seluas 7.000 Ha dari PT TPL (Toba Pulp Lestari) yang selama ini menjadi permasalahan. Desember 2016 lalu pemerintah berhasil membebaskan 5.100 Ha juga dari PT TPL. Sepertinya langkah serupa akan dilakukan Presiden Jokowi terhadap hutan-hutan adat yang selama ini dikuasai oleh korporate tertentu akan dikembalikan kepada Masyarakat Adat.
Presiden Jokowi juga menginginkan dilakukan pemberdayaan ekonomi produktif baru bagi masyarakat. Presiden tidak menginginkan tanah/lahan yang sudah dilepas kepada masyarakat nantinya kembali jatuh kepada pemilik modal karena masalah ekonomi yang dialami masyarakat seperti yang terjadi pada banyak kasus.