Ironi Kebumen, Sudah Miskin Jadi Sarang Korupsi Pula

Sabtu (15/10) lalu KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kebumen. Dari operasi tersebut KPK menahan Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan Sigit Widodo, seorang PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen. Di samping itu KPK juga mengamankan 2 anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen Andi Pandowo, serta satu orang dari pihak swasta yaitu Salim Direktur PT OSMA cabang Kebumen.

Secara nasional apa yang terjadi di Kebumen sungguh mengejutkan. Kabupaten yang tenang dan damai itu tiba-tiba jadi headline. Cuma sayang, bukan karena prestasi, tetapi karena barang busuk yang bernama korupsi.

tugu lawet Kebumen (visitcentraljava.com)

Kebumen, daerah di pesisir selatan Pulau Jawa itu, adalah kabupaten termiskin nomor 2 di Jawa Tengah. Data tahun 2015, angka kemiskinan di kabupaten yang punya slogan Kebumen Beriman itu mencapai 21,32 persen.

Sungguh sebuah ironi, apa yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat lewat proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya masih tega untuk di korupsi.

Kebumen bukan tanpa potensi, kabupaten ini punya potensi besar di bidang pariwisata, kelautan, industri kerajinan dan makanan. Sawah-sawah yang ada pun masih cukup luas. Cuma sayang segala potensi yang ada seperti tidak terkelola dengan maksimal.

Roda ekonomi di Kota Kebumen sendiri tidak tampak punya gairah. Malah aktivitas ekonomi lebih ramai di Gombong. Maka banyak orang bilang Kebumen dianggap kota yang cocok bagi mereka yang ingin menikmati masa pensiun.

Kembali ke persoalan korupsi. Seperti pastinya daerah lain, korupsi di Kebumen bukan barang baru. Pemainnya orang atau kelompok itu-itu saja. Karena Kebumen itu kota kecil, jadi anggota dewan, pemerintah daerah, aparat negara, dan pengusaha saling mengenal dekat satu sama lain.

Bagi-bagi proyek adalah hal yang biasa dilakukan. Ini dilakukan agar semuanya kebagian, agar semuanya bisa hidup. Atau bila ada yang menang tender terus disub-kan ke pengusaha lain yang notabene adalah konco dewe.

Jika ada lelang proyek pengadaan di dinas, yang namanya pengondisian itu jamak dilakukan. Biasanya yang bermain panitia dan pengusaha. Dibuatlah syarat-syarat spesifikasi barang cuma bisa dipenuhi oleh kontraktor tertentu. Makanya jarang-jarang juga peserta lelang dari luar kota bisa menang pengadaan.

Menjelang lebaran adalah saat yang paling membahagiakan bagi pejabat-pejabat di dinas. Karena parcel yang disertai amplop akan banyak dikirim ke rumah. Dari kepala dinas sampai kasi-kasi bisa kecipratan.

Bagaimana dengan anggota dewan? Anggota dewan isinya orang-orang itu saja. Jika ada anggota yang baru paling juga masih keluarga atau kerabatnya mantan pejabat. Ini seperti dinasti-dinasti politik di daerah-daerah lain. Kakaknya anggota dewan, adiknya pengusaha atau sebaliknya. Dan bukan rahasia lagi jika anggota dewan biasanya mempunyai perusahaan yang kadang diatasnamakan orang lain. Jadi informasi mengenai anggaran dan proyek sudah bisa ditebak ke mana arahnya.

Pengusaha di Kebumen yang bermain dalam pengadaan barang dan jasa tidak jauh dari orang-orang itu saja. CV-CV yang biasanya mendapat jatah penunjukan langsung ya dia-dia saja. Penunjukan langsung memang tidak besar, tapi bisalah kalau cuman buat nyicil kredit mobil. Coba tanyakan pada warga Kebumen, siapa yang tidak mengenal Salim, pengusaha yang diamankan KPK itu.

Korupsi di Kebumen tidak hanya melibatkan pengusaha dan pejabat saja. Coba tanyakan kepada kepala-kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) seberapa parah mereka harus tergoda dengan iming-iming fee yang dijanjikan pengusaha. Sampai mereka tidak peduli lagi soal kualitas baja ringan yang digunakan untuk rehabilitasi atap sekolah mereka. Tidak peduli lagi kualitas campuran semen untuk merenovasi ruang kelas.

Banyak kepala sekolah yang sibuk mencari dana-dana tambahan seperti dana Block Grant. Lobi-lobi sana sini bahkan sampai ke Jakarta, dan itu dimodali oleh pengusaha yang nantinya akan mendapat jatah mengerjakan proyek bila Block Grant itu cair.

Kebumen kota kecil, kenapa pihak aparat baik itu Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu mengendus? Jawabnya semua orang bisa paham. Makanya seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan harusnya malu dengan hadirnya KPK di Kebumen.

Apakah OTT kemarin pertama kali KPK turun ke Kebumen. Oh tentu saja tidak, ketika KPK masih diketuai Antasari Azhar, beberapa anggota KPK pernah turun sampai Kebumen. Tapi sepertinya pulang tanpa hasil, entah karena tidak menemukan apa-apa atau meniadakannya.

Bagaimana peran masyarakat? Banyak orang-orang terdidik di Kebumen memilih bekerja dan tinggal di kota lain seperti Yogyakarta dan Jakarta. Diam adalah pilihan terbaik melihat kebobrokan yang terjadi di Kebumen. Dan coba saja tengok mereka yang duduk sebagai anggota dewan itu, background mereka sudah bisa menunjukan kualitas.

Apakah tidak ada LSM-LSM yang berani bersuara di Kebumen. Bukan rahasia lagi kadang LSM hanya dijadikan kedok untuk mencari peruntungan semata. Dulu penulis pernah bertemu dengan seorang ketua LSM, dengan bangganya menunjukan kartu nama ketua KPK. Dia baru pulang dari Jakarta, menghadiri seminar tentang korupsi yang diadakan oleh KPK. Pas saya bertemu dia itu, eh dia baru saja keluar dari rumah seorang pengusaha, untuk rembukan soal DAK. Ironi sekali bukan?

Bicara korupsi di Kebumen tidak akan ada habisnya. Ini fenomena gunung es saja. Orang-orang yang tampaknya religius dan berpendidikan belum tentu bersih. Mereka orang-orang terpandang, yang biasa mobilnya lalu lalang di kota yang kecil itu. Orang-orang yang dulu kita kenal sebagai guru yang terhormat dan berintegritas, ketika menjabat sebagai kepala dinas eh mau terima gratifikasi juga.

Bagaimana Kebumen bisa mengentaskan kemiskinan kalau korupsi tumbuh subur? Harusnya Kebumen yang juga punya slogan sebagai kota santri itu bisa menjadi kota yang bersih. Semuanya harus juga dimulai dari pemimpinnya. Siapa lagi kalau bukan Bupati Kebumen sendiri untuk mencanangkan pemerintahan yang bersih. Coba belajar dari daerah-daerah lain yang sukses dalam pembangunan daerah seperti Kabupaten Batang yang transparan.

Hendaknya kasus tangkap tangan di Kebumen menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak. Jika selama ini sudah menjadi bagian dari kongkalikong proyek-proyek di Kebumen lebih baik sudahi saja. Malu lah dengan rakyat, yang hampir seperempatnya berada di bawah garis kemiskinan itu. Orang-orang kecil yang sudah dimanfaatkan hanya untuk mengeruk suara saat pilkada. Orang-orang yang selalu antusias untuk datang ke bilik suara. Mereka yang dilupakan ketika kalian sudah membahas pembagian proyek-proyek.

Apalagi yang bisa dibanggakan dari Kebumen? Kemarin ketika tersiar kabar KPK melakukan OTT di Kebumen, hati saya berkata semoga oknum-oknum itu bukan orang-orang yang saya pernah kenal dahulu.