Setelah Ancaman PHK, kini Buruh dianjurkan Mundur

Setelah nasibnya digantung kurang lebih 3 pekan, Putu Citarsana, karyawan WOMFinance tetap akan di PHK. Pria asal Buleleng (Bali) ini menyampaikan bila ia telah dipanggil HRD pusat, Sabtu (8/8/15).

Setelah diminta penjelasan, Citarsana dianjurkan untuk mengundurkan diri dengan janji akan dipenuhi semua hak-hak normatif, layaknya korban PHK. Menurutnya pihak managemen bahkan telah menghitung, dengan masa kerja 6 tahun kurang 7 tahun, ia akan menerima pesangon 8 x gaji bulanan; UPMK 3 x gaji bulanan, serta UPH 15 % dari total pesangon.

Seperti kabar sebelumnya, Citarsana telah diancam PHK karena alasan performance, serta akan mendapatkan pesangon sebanyak 3 x gaji bulanan sesuai masa kerjanya.

Merasa diperlakukan tidak adil, buruh WFI sejak 2008 ini, lalu meminta bantuan hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali. Sekjen HAMI Bali, Valerian Libert Wangge, menyatakan, jika tawaran WFI itu kesannya untuk melindungi pimpinan cabang yang salah dengan mengorbankan kliennya.

“ Sekilas tawaran ini tampak bijak. Mana bisa, buruh terlebih dulu diancam PHK tanpa Surat Peringatan. Kini dianjurkan mengundurkan diri, tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya”

Semestinya pihak WFI bersikap fair, “ Jika percaya pimpinan cabang ya tempuh saja jalur PHI. Jika tidak terbukti, WFI wajib membayar 2 kali pesangon serta hak-hak normatif klien kami ”

Merujuk pasal 158 ayat (2) UU No.13/2003 (Ketenagakerjaan), buruh yang disangka melakukan kesalahan berat mesti didukung bukti tertangkap tangan; pengakuan yang bersangkutan, dan bukti laporan kejadian dari pihak berwenang dalam perusahan didukung minimal 2 orang saksi.

“ Klien kami tidak tertangkap tangan, tidak mengaku bersalah, serta tidak pernah ada laporan kejadian serta dukungan saksi. Ini bisa kami anggap fitnah pimpinan cabang yang menabrak norma, serta berpotensi melawan hukum"

Pekan mendatang LBH HAMI Bali akan meminta klarifikasi resmi pimpinan WFI Denpasar serta mempertimbangkan untuk menempuh jalur tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) (*)