Demokrasi di Indonesia

Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berserikat dan berkumpul dan berbicara dalam batas batas tertentu yaitu batas keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan dan batas pertanggungjawaban kepada tuhan dan seterusnya. Sesuai dengan pernyataan ini, struktur demokrasi yang dijalankan bertujuan untuk menstabilkan keadaan negara baik stabilitas politik, ekonomi, dan bidang lainnya. 

Namun konstituante terlibat dalam perdebatan berkepanjangan dimana di satu sisi ada partai yang mnginginkan kondisi sosial ekonomi, yang menyebabkan kelompok yang besar tidak mau berpartisipasi dalam sidang-sidang konstitusi. 

Di berbagai daerat terjadi pemberontakan seperti DI/TII, PRRI, Permesta dan sebagainya yang melancarkan pemberontakan bersenjata kepada pemerintahan pusat. Kondisi ini sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah segera menangani situasi politik, dan keamanan yaitu dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

3. Demokrasi Pancasila (Orde Baru) Orde Baru yang dipimpinan Soeharto dimaksudkan untuk memulihkan situasi kacau di Indonesia setelah pemberontakan PKI pada bulan September 1965. Dengan berlakunya UUD 1945 lebih banyak memberi bobot lebih kepada Presiden. tetapi Presiden hanyalah kekuasaan MPR dan penyelenggaraan pemerintahan. 

Pada kenyataannya di lapangan posisi legislatif berada dibawah presiden seperti dalam Undang-Undang mengenai susunan posisi MPR, DPR, maupun DPRD. Hak asasi manusia sangat dibatasi oleh kekuasaan, sehingga kewajiban Pasal 28 UUD 1945 tidak terrealisasi. 

Akibatnya kekuatan yang nyaris tak terkendali, para penguasa Ordo Bani akhirnya cenderung menyimpang dari hampir semua aspek kehidupan berbangsa. Korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN) bertebaran dan mapan, hanya beberapa orang dekat dengan pemerintah menikmati pertumbuhan ekonomi, ketimpangan yang luas, utang ke luar negeri yang meningkat, dan terjadilah krisis ekonomi yang besar. 

Perwakilan rakyat yaitu mahasiswa melakukan demo untuk menuntut dilakukannya reformasi dalam segala bidang dan akhirnya habislah masa Orde ini dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggan 21 Mei 1998. 

4. Demokrasi Era Reformasi Awal dari kesuksesan pada gerakan reformasi yaitu turunnya Presiden Soeharto dari kursi Presiden dan diganti oleh Presiden Dr. B. J. Habibi pada 21 Mei 1998. 

Pemerintahan Habibi merupakan pemerintahan sementara yang mendesak Indonesia untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh dan membangun sistem pemerintahan nasional yang lebih demokratis dengan menyesuaikan UUD 1945 dengan tuntutan zaman. 

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru terjadi selain karena moral penguasanya, juga memang terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 oleh karena itu selain melakukan reformasi dalam bidang politik untuk tegaknya demokratis melalui perubahan perundang-undangan, juga diperlukan amandemen UUD 1945. 

Kesimpulan Awalnya Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal, seiring berjalannya waktu Indonesia mengalami banyak perubahan pada sistem demokrasinya karena adanya kekurangan dari sistem demokrasi sebelumnya dan faktor lain.