Dia mengaskan bahwa "di masa mendatang, kami juga akan membidik pembangunan fasilitas pengolahan di Papua. Tapi saat ini pemerintah sudah memperingatkan kami untuk gerak cepat," katanya dalam Orasi Ilmiah: Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal yang digelar di Universitas Cenderawasih, Papua, dikutip Antara
Baik, kita tunggu saja realisasi janji terbutsebab segala sesuatu dapat saja terjadi untuk membuktikan janji tersebut, Jangan membuat janji yang sangat sensitif. Pemerintah harus mengawal niat dari investor, dimana Pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas.
Sampai di sini, saya ingin menilik sedikit ke belakang, ketka keputusan smelter PT. Freeport bukan dibangun di Papua namun di di gresik. Ketika itu, Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, melalui kutipan jurnalis independensi.com yang kemudian diberitakan pada (12/10/2021) dengan judul "Engelina: Smelter Freeport di Gresik, Tidak Adil Buat Papua". Saya membacanya sebagai suatu kritikan yang memiliki dasar argumentasinya.
Menurutnya, "Sejujurnya, ini sangat tidak adil. Papua itu daerah kaya, tapi jadi provinsi termiskin di Indonesia. Ada peluang ekonomi Papua justru ditarik ke Jawa. Dimana Indonesiasentris-nya? Papua juga butuh lapangan kerja, butuh listrik, butuh infrastruktur. Saya baca akan terserap 40 ribu tenaga kerja, yang semestinya itu tenaga kerja di Papua"
Pernyataan ini dapat dipahami, karena pembangunan smelter memiliki multiplier effect ekonomi yang cukup besar untuk masyarakat papua, baik saat membangunan/konstruksi sarana pendukung, pembangunan smelter hinga pengoperasian smelter nantinya,
Jika menurut pemerintah melalui menterinya, bahwa alasan smelter Freeport dibangun di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018 lalu.
Menurut menteri. pertimbangannya adalah memang yang pertama adalah infrastruktur yang dianggap waktu itu belum memenuhi termasuk di dalamnya adalah listrik.
Maka, pernyataan sang menteri dan dalam hal ini pemerintah, kemudian ditanggapi oleh Engelina, dimana ia menegaskan bahwa, kalau memang di Papua masih kekurangan listrik, infrastruktur dan sebagainya, ya sudah sewajarnya untuk dibangun di sana. Kekayaan diambil dari Papua dan dampak kerusakan akibat pertambangan menjadi beban lingkungan dan orang Papua, tetapi dampak ekonominya dinikmati daerah lain, lebih lanjut menurut Engelina.
Peryataan Engelina ini dapat saya terima, jika untuk mengejar percepatan pembangunan smelter di papua, faktor infrastruktur harusnya dapat dikejar seperti percepatan pembangunan trans papua seperti halnya pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia. Agar Freeport Mc-MoRan dapat membangun smelter di papua, sekalipun cukup alot katanya perdebatan ini bersama investor.
Namun seperti yang dikemukakan Presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenang momentum pengambilalihan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2019 lalu. Saat itu, Jokowi memberikan syarat agar Freeport dapat memperpanjang masa operasinya di Tanah Air. Yang diberitakan, cnnindonesia.com (7/09/2022) bahwa syarat tersebut adalah membangun smelter atau pabrik pengolahan. Sebab, Jokowi mengaku sulit meminta Freeport untuk membangun smelter yang sudah diminta sejak 2014 silam.
"Dulu sulit menyuruh Freeport membuat smelter. Mundur-mundur saja. Ini (operasi) diperpanjang baru buat smelter (kata Freeport). Ndak-ndak kamu buat smelter, kita perpanjang," imbuh Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega.
