Berdasarkan keterangan di situs resmi BRIN, peleburan lembaga riset ke dalam BRIN merujuk pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Pasal itu mengatur integrasi unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan,dan penerapan iptek ke BRIN.
Integrasi tersebut disertai pengalihan pegawai negeri sipil dari lembaga awal ke BRIN. Sebanyak 1.205 orang dari 28 kementerian/lembaga diusulkan untuk dialihkan ke BRIN.Â
Sementara itu, sebanyak 1.271 orang dari 6 kementerian/lembaga telah dibahas dalam pembahasan pengalihan hingga 30 November 2021, yang saat ini entah sudah beres belum?
Kalo di lihat sekarang, jangan-jangan strukturnya saja. Tapi masih menjadi masalah dalam tata kelolanya dan aturan mainnya sebagai turunan dari Perpres. Koordinasi dan pembagian tugaspun pasti bakal di revisi dan ditinjau lagi. Jadi main asal sruduk.
Semakin kompleks, jangan sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Semua mimpinya atas amanat Undang-undang, tidak dapat terealisasikan. Bahkan Berujung persoalan baru, yang tak kunjung berses.
Ya, kurang lebih seperti anak dan cucu perusahaan dibawah kementerian BUMN lah, berapa lama dibenahi, berapa yang merugi menambah beban anggaran negara, hingga persoalan lainnya yang sangat kompleks tak kunjung terselesaikan dengan tuntas. Yang dipermukaan yang diperkenalkan ya kelas kakapnya, itu pun masih bermasalah dan dalam pembenahan. Disertai dengan tugas berat untuk direalisasikan.
Sekarang Ibu, Dr.(H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri kini resmi telah dilantik oleh Presiden Jokow Widodo menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).Â
Penetapan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
oh jadi ini Toh, hubungannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi dirubah dengan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan pertimbangan Nasional bahwa masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang mendasarkan pada Haluan Ideologi Pancasila. Pas kalo gitu, beliau ditempatkan di BRIN dan juga representatif ketua Dewan  Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
Selamat bertugas Bu Doktor, Tolong dibina Pejabat dan staf  BRIN-nya, jangan Arogan. Semua harus berdasarkan aturan main yang jelas dan harus dibicarkan bukan dengan lisan main "Usir"! Dimana Pancasilanya???
