[caption id="attachment_184514" align="aligncenter" width="620" caption="Puluhan warga mengantre membuat kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) di Polsek Kemayoran, Jakpus, Rabu (18/4/2012). (KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY)"][/caption]
Mumet kalo mengikuti perkembangan proyek pemerintah soal data penduduk. Kelihatannya gak ada yang beres hingga tuntas, selalu saja ada proyek baru dan membrantas hangus proyek yang lama. Alasannya pun macam-macam, ada yang bilang  menyesuaikan pekerkembangan teknologi lah, kebutuhan dan informasi penduduk yang terus berkembang. Aduh, Capek deh. Dalam prakteknya yang digunakan ya data itu-itu saja. Soal KTP nasional saja sudah berulang kali diperbaharui sampai munculnya e-KTP sekarang ini.
Belum juga punya KTP model e-KTP, eh udah ada lagi rencana Polri memasyarakatkan kartu baru yang sudah lama diujicobakan. INAFIS namanya, Indonesia Automatic Fingerprints Identification System. Di e-KTP sudah ada data biometri (rekam sidik jari dan iris mata), di SIM sudah ada sidik jari, eh INAFIS ada lagi. Kebanjiran sidik jari pokoknya. Â Kalo pembuatan e-KTP dipotok berkisar Rp. Â 16.000, giliran INAFIS berkisar Rp. 35.000 (ditambah biaya pendaftaran Rp. 5000).
Walau katanya merupakan kelengkapan dari e-KTP dan memiliki tujuan penggunaan yang berbeda untuk kepentingan penyidikan Polri, tapi toh sama saja, berisi data kelengkapan pokok penduduk. Kenapa e-KTP tidak dibuat dengan CHIP yang dapat diisi dengan data lain dari berbagai institusi yang bekepentingan sesuai ketentuan undang-undang,
Katanya di dalam Chip kartu INAFIS akan tersimpan semua biodata kehidupan pemilik kartu tersebut. Selain biodata standar, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, foto ataupun alamat, juga tersimpan data sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah dan nomor rekening di bank.
Karena simpang siur tentang pemanfaatannya, sementara dalam kenyataan yang digunakan data itu-itu saja. Belum lagi kecurigaan hanya merupakan "proyek-proyekan", semua pihak bereaksi dan menuntut untuk membatalkan proyek yang sudah berjalan tersebut. Sehingga Polri berencana menundanya. Tapi sama saja, sudah terlanjur, uang rakyat sudah dipakai dalam proyek ini.
Menurut Vivanews, Program INAFIS sudah diujicobakan pertama kali pada tanggal 30 Januari 2009, dan Presiden SBY merupakan orang pertama yang menerima kartu ini. Namun lucunya menurut anggota Komisi III, Martin Hutabarat, seperti yang diberitakan tribunnews, Polri belum pernah membahasnya dalam rapat dengan Komisi III sebagai mitra kerjanya.
Lah kok Komisi III gak tau? Padahal menurut pemberitaan tribunnews, Berdasar data FITRA, alokasi anggaran INAFIS pada APBN 2012 kurang lebih sebesar Rp 46,1 miliar. Sementara alokasi anggaran yang ditenderkan atau harga perkiraan sementara (HPS), sebesar 45.2 miliar. Mekanismenya gimana nih? Anggaran sudah diketok, malah Komisi III baru nyadar.
Kalo anggaran baru ada tahun 2012, lalu uji coba hingga pelaksanaan program saat ini pakai anggaran mana? Menurut vivanews, saat ini pelaksaan INAFIS suda ada di 41 tempat di Pulau Jawa. Khusus di Jakarta  ada 18 lokasi, di Jakarta Selatan (6 lokasi), Daan Mogot (9 lokasi) dan Jakarta Pusat (3 lokasi).
Menurut Presidium Indonesia Police Watch, seperti yang diberitakan republika, proyek INAFIS menghabiskan dana Rp 43,2 miliar. Diantaranya Rp 1,2 miliar  sudah ada pemenang proyek yang ditetapkan pada 2 April 2012 lalu.  Sedangkan Rp.. 42 miliar, penetapannya dijadwalkan 15 Mei, dan tandatangan kontrak 1 Juni 2012.
Nah kalau begini dompet siapa yang tebal, penduduk apa pemilik proyek? Entah lah, yang pasti kebanyakan kartu, dompet kita menjadi lebih tebal walaupun gak punya uang tunai didalamnya. Sudah ada KTP, kartu Asuransi, kartu pengobatan, Jamsostek, NPWP, SIM (A,C), ATM (lebih dari satu), Katu Member (lebih dari satu). Belum lagi yang suka memiliki Kartu Voucher Belanja (missal Carrefour) dan  Credit Card. Atau ada apa lagi?
Kalo ribut-ribut terus soal data penduduk, mungkin ke depan dipikirkan saja untuk menanam Verichip atau 'Mondex' Mikrochip  yang kontrofesial itu  pada tubuh penduduk. Biar Polri juga puas, semua pihak puas, walau mendapat tantangan dari berbagai pihak termasuk adanya kemungkinan kanker bila menanam microchip yang besarnya dua kali ukuran butir beras itu.
