Sistem Pendidikan Zaman Demokasi Liberal dan Terpimpin

Banyak Terjadi Gejolak Ekonomi
Karena setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, seringkali terjadi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh gesekan antar para pelaku usaha. Gejolak ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Kebebasan Pers yang Disalahartikan
Pers yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah dapat menjadikannya mudah disetir oleh kepentingan tertentu dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi masyarakat.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Kabinet jatuh bangun, dan masuknya nilai-nilai dan kultur Barat di masyarakat. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Kondisi ketidakstabilan politik yang menghambat pembangunan dalam segala bidang, termasuk pendidikan, juga gagalnya perumusan undang-undang dasar baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955 membuat Soekarno mengambil putusan radikal. Pada 5 Juli 1959 ia mengeluarkan Dekrit Presiden yang disusul pembubaran kabinet Djuanda, membentuk lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 yang diberlakukan kembali, dan langkah strategis lainnya. Kemudian pada 17 Agustus 1959 Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato inilah yang disebut sebagai manifesto politik atau familiar disingkat menjadi Manipol. Peristiwa tersebut sebenarnya adalah puncak dari lontaran gagasan Soekarno mengenai perlunya sebuah tatanan demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal yang telah berjalan sebelumnya. Sistem tersebut ia beri nama "demokrasi terpimpin" yang telah ia lontarkan sejak 1957.
         Pada pidato yang sering dirujuk sebagai tonggak berlakunya demokrasi terpimpin (17 Agustus 1959) tersebut Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin dengan menyeru kembali pada semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan. Dalam uraian mengenai Manipol tersebut pada awal tahun 1960-an ditambah menjadi akronim Manipol- USDEK, kata USDEK merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Manipol-USDEK kemudian menjadi doktrin ideologis yang mengarahkan orientasi politik dan pembangunan Indonesia ke arah yang berbeda dari masa demokrasi liberal.

Ciri-Ciri Pendidikan Zaman Demokrasi Terpimpin

Penekanan pada Ideologi Nasionalisme dan Manipol
Kurikulum Pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, anti kolonialisme dan sosialisme sesuai dengan Manifesto Politik (Manipol) yang digegas Soekarno. Gerakan Pramuka dan Upacara bendera Merah Putih digiatkan untuk memperkuat rasa nasionalisme.

Pengembangan Pendidikan Vokasi
Pemerintah menekankan pentingnya Pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik didirikan untuk melatih siswa dalam bidang-bidang teknis dan praktis.

Peran Politik dan Ideologi dalam Pendidikan
Organisasi-organisasi politik dan ideologi seperti PKI dan Gerwani aktif dalam kegiatan Pendidikan, termasuk dalam penyebaran ideologi dan propaganda. Guru dituntut untuk loyal kepada pemerintah dan mengikuti garis ideologi yang ditetapkan.

Sumber :
Edi, S. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). Journal of Indonesian History, 7(1), 19-34. Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S.H. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Suradi Hp., Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://abdulwachit1997.blogspot.com/2016/02/sejarah-sistem-pendidikan- indonesia.html
Riklefs, M.C. (2005), Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004. Jakarta: Serambi.