Perangkat Desa Tanah Merah Rangkap Jabatan, Dinilai Merugikan Pelayanan Publik

Dalam Permendagri tersebut, disebutkan bahwa perangkat desa dilarang merangkap jabatan di luar desa, kecuali mendapat izin tertulis dari bupati.

Namun, dalam praktiknya, aturan tersebut tampaknya tidak ditegakkan dengan tegas. Hal ini terbukti dengan masih maraknya praktik rangkap jabatan perangkat desa di berbagai daerah, termasuk di Desa Tanah Merah.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas untuk menertibkan praktik rangkap jabatan perangkat desa. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.