Makroprudensial untuk Sistem Stabilitas Keuangan yang Lebih Baik

Jika berbicara mengenai stabilitas sistem keuangan maka akan membahas juga mengenai makroprudensial. Makroprudensial adalah sebuah kebijakan dalam menjaga stabilan sisitem keuangan. Dalam hal ini Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial untuk mengatasi keuangan mikro serta stabilitas sistem keuangan.

Menurut International Monetary Fund (IMF) makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pembatasan resiko sistemik. Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berjudul "Mengupas Kebijakan Makroprudensial" disebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 hal yang berkaitan dengan pengertian kebijakan makroprudensial yaitu :

• Sumber resiko sistemik bukan hanya dari suatu entitas yang mengalami collapse tapi dapat bersal dari elemen sistem keuangan seperti permasalahan pembiayaan.
• Keterkaiatan elemen keunagan dapat mempengaruhi elemen lainnya.
• Damapak yang ditimbulkan dari resiko sistemik sangat luas hingga dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Dari ketiga hal diatas tujuan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terbatas pada lembaga keuangan saja namuan lebih dari itu makroprudensial mencakup keseluruhan makro ekonomi negara.

Kebijakan makropudensial telah diperkenalkan pada tahun 2000 yang pada saat itu digunakan untuk menangani krisis ekonmi yang dialami Indonesia pada tahun 1998. 

Kebijakan ini dirasa efektif, dengan bukti ekonomi Indonesia semakin membaik. Sejak saat itulah Bank Indonesia mulai fokus pada penerapan kebijakan makroprudensial dengan melaporkan hasil pemantauan atas stablitas sistem keuangan secara semesteran yang tertuang dalam laporan yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan (KSK).

Mengapa Masyarakat Perlu Mengetahui Stabilitas Sistem Keuangan ?

Masyarakat adalah unsur terpenting dalam suau negara. asyarakat juga adalah target pemasaran keuangan negara. Perekonomian suatu negra dapat dikatan baik apabila warga negaranya memiliki taraf ekonomi yang baik yang dapat dibuktikan dengan penghasilan perkpita yang tinggi.

Pemahaman akan suatu kebijakan yang diterapakan oleh pemerintah perlu untuk dikaji dan disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemerintah dalam megevaluasi kebijakan tersebut. Tak hanya itu, ketika masyarakat paham akan kebijakan mengenai stabilitas sistem keuangan maka merekapun akan  berusaha membantu pemerintah untuk mensukseskan kebijakan tersebut untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Jika sumber daya manusia yang paham akan stabilitas sistem keuangan tinggi maka pemerintah dapat lebih mengembangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan makroprudensial yang lebih lagi.