Dakwah Islam tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa menggunakan sarana politik. Melalui partai politik, Islam dapat mencapai elit kekuasaan dan mempengaruhi penyusunan aturan serta kebijakan di parlemen. Dengan demikian, memperjuangkan ajaran-ajaran Islam melalui kekuatan politik untuk meraih kekuasaan dapat mempengaruhi berbagai keputusan dan peraturan yang dibuat oleh parlemen, sehingga memberikan manfaat bagi semua kelompok, terutama kaum Muslim. Dengan kata lain, politik Islam.Â
Politik Islam adalah istilah khusus yang merujuk pada konsep-konsep dalam Islam, terutama yang muncul pada masa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Praktik politik Islam mengacu pada metode-metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan pada masa-masa setelahnya, khususnya pada periode Khulafaur Rasyidin.
Politik Islam dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan nilai-nilai serta ajaran Islam. Tujuan politik Islam adalah untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan bersama, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.
Politik Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar, antara lain:
- Tauhid: Politik Islam harus berlandaskan pada keesaan Allah SWT dan menolak segala bentuk penyembahan selain kepada Allah.
- Keadilan: Politik Islam harus menegakkan keadilan bagi semua manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
- Musyawarah: Politik Islam harus mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- Akhlakul karimah: Politik Islam harus didasarkan pada akhlak mulia, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
Politik Islam memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam, menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahan, memperjuangkan keadilan sosial, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermoral.
Politik Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam Demokrasi di Indonesia.Â
Berikut beberapa aspek penting dari pengaruh tersebut:
1. Partai Politik Berbasis Islam
  Beberapa partai politik di Indonesia, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Partai-partai ini berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan legislatif, serta memperjuangkan kepentingan umat Islam.
2. Legislasi dan Kebijakan Publik
  Pengaruh politik Islam terlihat dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam, seperti hukum keluarga Islam, perbankan syariah, dan pendidikan agama. Ini mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum dan pemerintahan demokratis.
3. Pendidikan dan Sosialisasi Politik
  Organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berperan dalam pendidikan politik dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan umat Islam. Mereka mendukung partisipasi politik yang aktif dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.
4. Peran Ulama dan Tokoh Islam
  Ulama dan tokoh Islam sering kali memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan opini publik dan keputusan politik. Mereka berpartisipasi dalam dialog kebangsaan dan memberikan panduan moral dalam berbagai isu politik dan sosial.
5. Isu-isu Sosial dan Keadilan
  Politik Islam sering kali menyoroti isu-isu keadilan sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan hak asasi manusia. Dengan menekankan prinsip keadilan dalam Islam, mereka berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
6. Kontestasi Politik dan Demokrasi
  Politik Islam juga terlibat dalam kontestasi politik, di mana berbagai partai dan kelompok Islam bersaing dalam pemilihan umum. Ini mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia, di mana berbagai ideologi dapat berpartisipasi dan bersaing secara terbuka.
7. Pembangunan Moral dan Etika Politik
  Dengan menekankan akhlakul karimah (akhlak mulia), politik Islam berusaha untuk membangun budaya politik yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan dan pemerintahan di Indonesia.
Secara keseluruhan, pengaruh politik Islam dalam demokrasi di Indonesia mencerminkan usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan dapat berkontribusi dalam pembentukan sistem politik yang inklusif dan berkeadilan.
