Homeschooling: Adakah Undang-undangnya?

Permendikbud 129 Tahun 2014 ini berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan sekolah rumah yang meliputi proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lainnya. Regulasi ini mampu memaksimalkan masyarakat yang akan membuka pelayanan sekolah rumah dengan tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk mengembangkan potensi seluruh peserta didik.

Melalui sekolah rumah diharapkan mampu memenuhi layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik. Peserta didik yang membutuhkan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel dapat terlayani. Sekolah rumah diselenggarakan untuk dapat menerapkan kemandirian dalam belajar oleh keluarga maupun komunitas tertentu, baik dilaksanakan di rumah atau bahkan berlangsung di lingkungan sekitar. Untuk itu, Permendikbud 129 tahun 2014 kemudian menetapkan pokok peraturan tertentu berkaitan dengan sekolah rumah.

Pokok Peraturan yang diatur Permendikbud 129 Tahun 2014

• Pendidikan yang dilakukan melalui sekolah rumah memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga pendidikan formal. Dengan syarat dilakukan sesuai dengan kurikulum nasional sebagai acuan sesuai pasal 4.
• Sesuai UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama yang dimaksud adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Untuk itu, tenaga pendidik di sekolah formal harus mampu menjalankan kewajiban tersebut secara profesional.
• Sekolah rumah dapat diselenggarakan oleh keluarga, dengan persyaratan meliputi identitas diri orang tua dan peserta didik, surat pernyataan orang tua atau penanggungjawab sekaligus peserta didik, dan dokumen program sekolah melalui rancangan pembelajaran. Dokumen tersebut harus diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten sesuai pasal 6.
• Jika sekolah rumah diselenggarakan pihak luar (komunitas) maka wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Peserta didik sekolah rumah nantinya juga dapat diterima pada jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas dan kejuruan di sekolah umum dengan syarat lulus tes kelayakan.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan sekolah rumah yang kemudian akan diatur petunjuk teknisnya oleh Direktur Jenderal. Sebelum menyusun Permendikbud, seluruh jajaran Kemendikbud juga mempertimbangkan akan kebutuhan sekolah rumah dan regulasinya.

• Tentang Permendikbud 129 Tahun 2014 berkaitan dengan Sekolah Rumah

Pertimbangan Permendikbud 129 Tahun 2014

Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sekolah rumah.

Dasar Hukum Permendikbud 129 Tahun 2014

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O1).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 tahun 20 10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2074 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/ P Tahun 2014.

Permendikbud 129 tahun 2014 tidak mengubah Permendikbud sebelumnya karena perannya sebagai payung hukum penyelenggaraan sekolah rumah di Indonesia. Berikut Isi ketentuan Permendikbud 129 tahun 2014 yang terinci dalam 16 pasal pokok.

Isi Permendikbud 129 Tahun 2014

Pasal 1Regulasi terkait perbedaan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang kedudukannya setara. Lebih rinci pada pasal 1 dijelaskan pembagian sekolah rumah tunggal, majemuk, hingga komunitas. Beberapa perangkat pembelajaran juga disebutkan dalam pasal ini, meliputi kurikulum, laporan kemajuan, ijazah, ujian nasional, hingga program kesetaraan.

Pasal 2Sekolah rumah diselenggarakan dengan berbagai tujuan, seperti pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu secara fleksibel dengan kemandirian belajar yang terarah dalam suasana kondusif bagi peserta didik.

Pasal 3Sekolah rumah dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri.

Pasal 4Hasil pendidikan sekolah rumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal, sehingga sertifikat yang dikeluar kan akan berkesempatan sama pada dunia kerja.

Pasal 5Bentuk sekolah rumah terdiri dari tunggal, majemuk, dan komunitas.

Pasal 6Pendaftaran sekolah rumah yang dapat dilakukan di Dinas Pendidikan Kota maupun Kabupaten dengan persyaratan tertentu meliputi identitas diri orang tua dan peserta didik, surat pernyataan orang tua atau penanggungjawab sekaligus peserta didik, dan dokumen program sekolah melalui rancangan pembelajaran.

Pasal 7Regulasi terkait kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional sebagai capaian indikatornya dengan mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta pendidikan bahasa Indonesia. Kurikulum yang diajarkan harus memperhatikan minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Pasal 8Peserta didik sekolah rumah dapat mengikuti un/unpk pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang disetujui atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / kota setempat. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh Lembaga Satuan Pendidikan hingga Pemerintah Pusat.

Pasal 9Sekolah rumah memiliki kewenangan untuk dapat menyelenggarakan sistem pendidikan terbuka dan multimakna, sesuai dengan program pendidikan yang diambil oleh peserta didik.

Pasal 10Peserta didik sekolah rumah nantinya juga dapat diterima pada jenjang sekolah dasar tidak pada awal kelas 1 dan menengah pertama tidak pada awal kelas 7 di sekolah umum setelah lulus tes kelayakan dan atau lulus UNPK Paket.

Pasal 11Peserta didik sekolah rumah nantinya juga dapat diterima pada jenjang menengah atas dan kejuruan tidak pada awal kelas 10 di sekolah umum setelah lulus tes kelayakan dan atau lulus UNPK Paket.

Pasal 12Peserta didik Sekolahrumah dapat mengikuti UN/UNPK pada satuan pendidikan formal atau nonformal yang disetujui atau ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota setempat.

Pasal 13Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan sekolah rumah.

Pasal 14 hingga 16 berkaitan dengan peraturan yang mulai ditetapkan dan harus diikuti oleh seluruh sekolah rumah yang sudah ada di Indonesia serta selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal. Seluruh pasal dirangkum dari publikasi resmi Permendikbud RI Nomor 129 Tahun 2014, https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%20129%20Tahun%202014.pdf

Undang undang Sistem Pendidikan No 20 Tahun 2003

Dalam Undang undang Sistem Pendidikan No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa secara umum pendidikan nasional di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis yaitu; pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Sementara itu, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah tingkat struktur dan kejenjangan penyelenggaraannya.

Homeschooling termasuk pada jenis pendidikan informal yang diselenggarakan dirumah dan merupakan pendidikan yang diupayakan oleh keluarga namun memerlukan legalitas dari pendidikan nonformal melalui lembaga nonformal terakreditasi yang dapat memberikan izin serta pengakuan dalam sistem pendidikan bagi anak homeschooling.