BOOK REVIEW
Judul        : Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)
Penulis       : Drs. H. M. Anshary MK, S.H.,M.H.
Penerbit      : Pustara Pelajar
Terbit       : 2015
Cetakan      : Kedua, September 2015
Buku tulisan M. Anshary yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial) menjelaskan secara lengkap dalam bentuk deskripsi mengenai masalah perkawinan, perceraian, poligami dan berbagai masalah dalam perkawinan. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu Negara maka dengan demikian suatu perkawinan harus diatur sesuai ketentuan hukum di Indonesia baik hukum menurut UU maupun hukum yang berlaku di masyarakat dan juga hukum agama. Dengan ditata nya suatu keluarga maka akan tercipta pula Negara yang damai dan nyaman.
Buku ini terdiri dari tujuh bab dan beberapa sub bab untuk menjelaskan bagaimana aturan yang ada dalam suatu perkawinan, isinya tidak hanya menurut Hukum positif melainkan juga menggunakan hukum agama islam dan hukum adat. Sehingga pembaca juga mampu membandingkan hukum yang berlaku di masyarakatnya.
Masalah Perkawinan
Sah nya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkaitan dengan harta maupun yang menyangkut dengan anak. UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang sah nya perkawinan diatur dalam Pasal 2:
(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturab perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan yang sah harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan tujuan utama untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat dan untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Perintah Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia pun diatur dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Masalah Perceraiaan
Dalam perkawinan pastinya ada berbagai permasalahan yang antara lain adalah perceraiaan. Masalah talak tiga sekaligus terdapat perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan pemahaman masyarakat muslim. Di kalangan ulama terdapat empat perbedaan: Pertama, tidak berarti jatuh talak karena termasuk talak bid`iy. Kedua, berarti jatuh talak dan termasuk talak bain alasannya Surat al-Baqarah ayat 230. Ketiga, menurut Zhahriyah, Syi`ah Imamiyah mengatakan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni. Keempat, pendapat Ibn Abbas mengatakan jika talak dijatuhkan setelah berjimak maka jatuh talak tiga, tapi jika dijatuhkan sebelum berjimak jatuh talak satu. Perceraiaan harus dilakukan di depan sidang pengadilan, hal ini sudah diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sama halnya dengan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Tidak diakui oleh hukum serta tidak dilindungi hukum.
Masalah Poligami
Masalah dalam perkawinan lainnya adalah poligami, Poligami berasal dari bahasa Yunani yang artinya "suatu perkawinan yang lebih dari seorang." Landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 3
- "Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita- wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang aniaya."
