Pancasila Sebagai Ideologi dan Falsafah Negara

         Sebelum membahasa Pancasila sebagai ideologi bangsa, terlebih dahulu memberi pemahaman terkait dengan apa arti dari ideologi Pancasila itu sendiri. Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk idea dan logis yang berasal dari kata bahasa Yunani  eidos dan logos, maka secara  sederhana di artikan suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas adalah keseluruhan cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan  yang mau di junjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini ideologi di sebut  terbuka. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup yang menentukan dengan mutlak bagaimanaanusia harus hidup dan bertindak.

          Pancasila sebagai ideologi negara indonesia dapat di artikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa indonesia, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-Nilai dan cita-citanya tidak di pisahkan dari luar, melainkan di gali dan di ambil dari kekayaan rohani,oral dan budaya masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat di benarkan melainkan di butuhkan. Suatu ideologi yang wajar adalah  bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

            Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara yang membutuhkan adalah semangat para penyelenggara negara mulai dari pusat sampai daerah harus punya komitmen menjaga ideologi Pancasila, sehingga para pemerintahan tidak mudah untuk melakukan pelanggaran dan menjalankan tugas keseharian.

        Pancasila mencerminkan semangat ideologinya sedangkan UUD 1945 berkenaan dengan sistem aturan yang harus di jadikan pegangan operasional dalam kehidupan bernegara. Muhammad Hatta pernah menyatakan bahwa dalam susunan kelima sila itu terdapat sila yang dapat di pandang sebagai sila pertama dan utama Pancasila tidak lain adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila yang menyinari keempat sila lainnya.

A. Pancasila Sebagai Falsafah Negara 

        Pancasila sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Makna Pancasila berasal  dari dua kata dalam bahasa sansekerta, yaitu Panca yang artinya lima, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik, adab sopan santun atau perilaku yang senonoh. Sial-sila dalam Pancasila mengandung filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara yang universal, mencakup aspek duniawi dan ukharawi, mental spritual, moral dan akhlak bangsa indonesia.  Oleh karena itu Pancasila sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa yang fundamental yang tidak akan mengalami kadaluarsa ideologis, jika bangsa dan semua warga negara memahaminya sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. 

            Perlunya di tegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang harus menjadi sumber atau dasar utama dari setia peraturan atau hukum yang ada di indonesia termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menegaskan di dalam  sila ke IV bahwa dasar negara yang ke empat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam permusyatawatan perwakilan, redaksi sila keempat jelas-jelas menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi.

B. Pancasila Sebagai Falsafah Demokrasi                   Bangsa 

     Dalam demokrasi, faktor partisipasi politik dari seluruh masyarakat sangat penting  karena politik sosial yang berjasa membangun bangsa indonesia, dan politik sosial pula yang membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang. Hakikat politik sosial menyadarkan semua anak bangsa ini dalam membangun sendi-sendi kehidupan pancasialis melalui beberapa pandangan.

     Partisipasi politik yang mandiri dari warga negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi subtansial merupakan bagian penting dari kehendak  bangsa itu sendiri. Demokrasi adalah kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan kebebasan berkehendak, berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar  menurut tatanan dan tuntutan politik suatu bangsa dan negara. Kemerdekaan dan kebebasan yang konstitusional.

 D. Pancasila Sebagai Dasar Etika Dalam                       Berpolitik Dalam Kehidupan Berbangsa dan         Bernegara 

      Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya dalam menjalani tugas tidak bisa terlepas dari norma dan etika, norma etika yang di maksudkan yakni etika kehidupan berbangsa yang merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang terjamin dalm Pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik secara benar, membangun etika politik  berdasarkan Pancasila dan dapat di terima oleh kalangan masyarakat, pembangunan moral politik yang berbudaya sehingga dapat melahirkan kultur politik yang berdasarkan keadaan Iman dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

     Berbicara etika sangat berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia maka dengan demikian etika politik mempertanggung jawabkan kewajibannya kepada warga negara. Salah satu fungsi etika politik dalam masyarakat harus menyediakan ruang informasi kepada masyarakat agar masyarakat punya kesempatan bisa mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka melainkan secara rasional tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral dalam mengambil keputusan politik.

 E. Pancasila dan UUD 1945 Satu Kesatuan 

     UUD 1945 harus di pahami tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan di samping UUD 1945 dalam Pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945 yaitu nilai-nila yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Oleh karena itu, dapat di kembangkan pengertian bahwa Pancasila tidak dapat di pisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. 

     Jika di cermati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila mulai hilang tidak menampakkan dalam perbuatan dan tingkah laku sehingga masih banyak tugas dan kewajiban yang dijalankan terdapat pelanggaran, sebagian penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah tidak konsisten lupa terhadap nilai Pancasila, pancasila bukan hanya sekedar ideologi negara, melainkan juga merupakan falsafah hidup bangsa yang di gali dari nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, Karena dengan Pancasila Indonesia memiliki harga diri dan martabat sebagai bangsa karena ke lima sila di dalamnya berlaku universal.