Sebuah sell-off pada skala yang sama seperti pada tahun 2015 tidak dapat dikesampingkan, karena investor mencoba untuk menghindari risiko, dan modal melarikan diri ke negara-negara yang notabene aman.
Menganalisa pengaruh pada tren negatif ini mungkin akan datang dari daya tarik obligasi negara Indonesia, karena hasil mereka lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil obligasi di negara-negara lain. Pada titik ini tidak jelas apakah dampak ekonomi dari Brexit hanya akan menjadi krisis yang normal, atau akan menyaingi penutupan Lehman Brothers pada tahun 2008 yang menjerumuskan ekonomi dunia ke dalam resesi terburuk dalam sejarah.
Apa pun hasilnya penting bagi Bank Indonesia (BI), bank sentral, untuk terus dalam mode akomodatif dalam hal kebijakan moneter. Hal ini penting bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) untuk diberikan fungsi dan tanggung jawab yang lebih jelas, sehingga dapat mengawasi sistem perbankan yang lebih efektif, harus krisis perbankan lain timbul dari Brexit. Sebagai negara yang sedang menyelesaikan musyawarah terhadap revisi APBN 2016, penting bagi mereka untuk mencatat dampak dari gejolak pasar yang disebabkan oleh Brexit pada perekonomian Indonesia.
Kesimpulan
Jadi bisa di garis besar bahwai Inggris keluar dari Uni Eropa atau bia di katakan juga BREXIT (BRITANIAN EXIT) sangatlah berdampak sekali dengan negara yang berbatasan langsung dengan Inggris, yang mana sangat berkaitan sekali dengan ekonomi yang menimpa pada negara tersebut. meskipun keluarnya Inggris di Uni Eropa itu menyebabkan dampak terjalnya Perjanjian Perdaganan antar Indonesia dengan inggris. dampak tersebut tidak terasa secara langsung , tapi harus di waspadai mengenai keluarnya Inggris di Uni Eropa. Beberapa sarana pendukung Corporate governance Juga perlu untuk lebih disempurnakan . di antra pendukung Coroporate Gorvenance yang perlu di waspadai adalah kontrol Internal , Manajemen Resiko tranparansi , akuntansi dan disklosur pembiayaan pemurnian. Komitmen moral dari pelaku pasar juga sangat diperlukan . tanpa adanya perjanjian suatu komitmen tersebut , para pelaku pasar bisa saja melakukan berbagai cara atau bisa di artikan juga monopoli untuk leluasa menyelewengkan suatu hukum tanpa sepengetahuan atau bahkan bebas dari hukum. Hal ini memerlukan pengawasan dan kontrol hukum yang sedang berlaku pelaksanaannya bisa meningkatkan biaya transaki. Dan pentingnya sebuah prinsip keadilan , dan transparansi bagi pemegang saham untuk berjalannya Islamic Corporate Governance iniÂ
Daftar Pustaka
 Umer Chapra ,Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah ( Jakarta ; Bumi Aksara 2008)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H