Jihad legislasi PKB di DPR melalui advokasi UU Perlindungan Petani dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tentu harus dibarengi dengan merebut ruang eksekutifnya, yakni menteri pertanian RI.
Tawaran Solusi
Atas delapan problem dasar yang dijelaskan diawal tulisan ini. Penulis kira, ada beberapa tawaran solusi, anatara lain: pertama: Pengembangan 4 juta ha lahan tadah hujan (rainfed land) melalui pembangunan embung, dam parit, long storage dan sumber air lainnya.
Kedua, modernisasi pertanian melalui pengembangan mekanisasi dengan alat mesin pertanian. Poin ini sudah dilakukan pada era Jokowi -- JK. Tetapi masih tidak sedikit yang belum tepat sasaran.
Ketiga, pengembangani infrastruktur pertanian: rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi tersier, perluasan sawah dan infrastruktur lainnya. Poin ini telah dilakukan pemerintah Jokowi -- JK melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Keempat, pengembangan sarana dan prasarana pasca panen serta pengolahan hasil. Ketika terjadi penurunan harga produk pertanian kita karena dianggap tidak memenuhi standar kualitas adalah bukti bahwa pemerintah belum masuk pada fokus pasca panen.
Kelima, pembenahan tataniaga dan harga. Kebijakan non-harga yang diterapkan pemerintah belum cukup ampuh untuk mendorong petani meningkatkan produksi, karena harga gabah atau beras yang diterima petani seringkali dibawah biaya produksi.
Keenam, pembangunan coldstorage di pelabuhan. Poin ini perlu dilakukan dalam kerangka menjaga kualitas produk pangan kita sehingga nilai jualnya masih terjaga. Rendahnya harga jual produk pangan kita sebagai akibat kualitasnya terus menurun.
Bila kita cermati, problem pertanian adalah wajah problem desa. Problem desa kini sudah tertangani melalui kebijakan Menteri Eko Sandjojo di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang sekaligus kader PKB. Wajar bila kementerian yang dipimpinnya menjadi "kesayangan" Pak Jokowi.
Tak berlebihan bila penulis mengajukan tawaran supaya PKB menginisiasi mengintegrasikan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjadi satu kementerian apalagi menempatkan kadernya di kementerian itu, tentu terobosan yang brilian.
Betapa tidak, capaian output dana desa melalui menteri Eko Sandjojo berimplikasi terhadap naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Kini telah terbangun sarana penunjang aktifitas masyarakat desa diantaranya: Jalan desa sejauh 201.899 km, jembatan 1.181.659 meter, 9.329 unit pasar desa, 38.140 unit kegiatan BUM Desa, 5.605 unit tambatan perahu, 4.265 unit Embung, 60.274 unit Irigasi, dan 21.118 unit sarana olah raga.
