Kedua, tata kelola APBN yang efisien, transparan dan akuntabel akan berimplikasi terhadap menurunnya tingkat pengangguran. Terbukti, empat tahun terakhir ini tingkat pengangguran kita hanya mencapai 5,34 persen. Artinya ketersediaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor mengalami daya serap tinggi.
Ketiga, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel akan berdampak positif  kepada menurunnya tingkat kemiskinan di negeri ini, angkanya hanya 9.66 persen pada empat tahun terkahir ini. Angka itu merupakan terendah dalam sejarah Indonesia, artinya tarap hidup ekonomi dan kesejahteraan warga negara indonesia terus membaik.
Keempat, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel akan berimplikasi terhadap peningkatan daya saing Indonesia sebagai negara berkembang yang akan menuju negara maju. Berdasarkan penilaian Inetnational Institute for Management Development (IMD) Word Competitiveness Yearbook (WCY) 2019 Indonesia menduduki peringkat ke 32.
Kelima, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel berkontribusi positif bagi perekonomian danperbaikan kualtas hidup masyarakat pedesaan, dan daerah terluar. Hal ini sebagai implementasi Nawacita Jokowi-JK sebagai komiten membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa.
Keenam, tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel akan berimplikasi terhadap naiknya pendapatan negara yang bersumber dari PPn, PPh, bea masuk dan bea keluar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikasinya adalah membaiknya sektor ekonomi baik industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan jasa keuangan.
Peningkatan realisasi belanja negara sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, APBN adalah perangkat (tools)-nya. Selain itu, peningkatan realisasi belanja menunjukkan peran nyata kebijakan fiskal pemerintah sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Lalu, terbangunnya 630 km jalan, 7,7 km jembatan, 347,7 pembangunan rel kereta api, 4 bandara baru, 4 penyelesaian pembangunan lanjutan bandara baru, penyaluran 19,8 juta jiwa Kartu Indonesia Pintar (KIP), penyaluran 92,3 juta jiwa Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran 10 juta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah wujud nyata tata kelola APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel .
Lebih dari itu, serapan dan realisasi belanja APBN yang efisien, tranparan dan akuntabel diera pemerintahan Jokowi-JK mampu membiayaai sejumlah agenda strategis selama 2018, yakni: Pilkada serentak, Asian Games, Asian Para Games, dan IMF-Word Bank Annual Meeting.
Optimisme Lebih
Pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin besok tentu memiliki optimisme lebih dalam pencapaian visi misi kampanyenya tempo hari. Betapa tidak, dalam satu periode pemerintahan Jokowi-JK mengalami trend peningkatan nilai aset, artinya tidak akan terlalu terbata-bata dalam tata kelola APBN diperiode berikutnya.
Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kualitas pengelolaan fiskal, dimana belanja negara tidak lagi hanya digunakan untk mendukung biaya operasional, lebih dari itu justeru menghasilkan aset yang bermafaat dalam meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
Meski pemerintah masih menarik pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan pendidikan, peningkatan kualtas kesehatan masyarakat dan peningkatan manfaat jaminan sosial tetapi di-manage dengan hati-hati sehingga mampu mengendalikan rasio utang sebagai sumber pembiayaan.
