PKB, Cak Imin, dan Periode Jokowi-Maruf

Selain PKB berhasil meningkatkan raihan suara dan kursi di DPR RI, pada saat yang sama KH. Ma'ruf Amin sebagai tokoh kunci NU (mantan Rois 'Am PBNU, Ketua Dewan Syuro PKB pertama) juga terpilih sebagai pendamping Jokowi untuk periode kedua.

'Ala kulli hal, periode Jokowi-KH. Ma'ruf Amin lima tahun kedepan merupakan momentum terbaik NU dan PKB untuk mengejawantahkan kaidah al maslahah al 'ammah (kemaslahatan publik) wabilkhusus bagi warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Ada tiga agenda politik PKB yang akhir-akhir ini sering Cak Imin lontarkan dalam berbagai kesempatan, yakni: pendidikan, pemberdayaan ekonomi dari usaha kecil menengah (UKM), dan kemajuan dakwah sosial dan budaya. Ketiganya menjadi ruh perjuangan PKB kedepan untuk NU dan bangsa Indonesia.

Pertama, Pendidikan. 13,5 juta pemilih PKB memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, pada saat yang sama 79,04 juta Nahdliyin (data alvara research, 2016) mengalami hal yang sama. PKB berkomitmen tinggi menjadikan pendidikan NU lebih maju dan bermutu, salah satunya telah menginisiasi lahirnya UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di DPR.

Kedua, pemberdayaan ekonomi dari usaha kecil menengah (UKM). Melalui PKB, Cak Imin berkomitmen menginisiasi lahirnya undang-undang pemberdayaan ekonomi dan usaha kecil menengah (UKM) yang implementasinya seperti dana desa sehingga berdampak terhadap meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, wabilkhusus Nahdliyin.

Terakhir, kemajuan dakwah sosial dan budaya. Bagi Cak Imin kebudayaan adalah panglima untuk menata Indonesia yang lebih maju. Karena didalamnya terangkum keagamaan, ideologi, dakwah, dan seterusnya yang harus ditata dengan baik. Inilah yang menguatkan NU hingga bertahan dan berkembang hingga saat ini.

Selanjutnya, perhatian NU terhadap politik dimulai dari menjaga warga dan bangsa ini, mulai dari kesejahteraan hidup, menikmati hasil-hasil bumi dan laut hingga pendidikan dan pengajaran yang terjamin. Karenanya hubungan NU dengan politik ibarat teh dan gula, tidak bisa dipisahkan. Wajar bila dulu ada partai NU dan kini ada PKB.

Politik kebangsaan ala NU sejalan dengan politik PKB karena ia lahir dari rahim NU. Politik kebangsaan NU dan PKB dimulai dari praktek pertanggungjawaban keumatan dengan mewujudkan kemaslahatan publik demi tercapainya cita-cita kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan perdamaian dunia sesuai UUD 1945.

Sekali lagi, lima tahun kedepan adalah momentum tepat bagi PKB dan NU menguatkan sinergi menebar manfaat dan maslahat menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Lebih dari itu NU dan PKB menjadi garda terdepan menangkal ideologi dari luar yang anti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 (PBNU). Wallahu'alam bi ashowab.

Penulis adalah peminat masalah sosial, politik dan keagamaan. Tinggal di Depok.