Kemarin, 4 Desember 2018 penulis berkesempatan menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menurut penulis sangat menarik karena melibatkan 16 partai politik peserta Pemilu 2019.
Presiden Jokowi yang hadir sekaligus membuka acara, dalam sambutannya menyampaikan poin penting terkait pencegahan tindak pidana korupsi yang masih belum mau "beranjak" dari kehidupan bernegara kita. Sebagai kepala Negara, nampak betul beliau "pasang badan" untuk KPK yang makin hari berinovasi dalam melakukan ikhtiar pencegahan korupsi.
Dihadapan semua komisioner KPK dan ratusan peserta yang hadir, dalam sambutannya seolah pak Jokowi berikan penekanan kepada partai politik bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan "oknum" anggotanya harus segera dicegah lebih dini di internal partai.
Yang menggelitik penulis, Jokowi berpandangan bahwa keberhasilan bangsa yang bebas korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi, diukur dari sudah tidak adanya orang yang menjalankan tidak pidana korupsi.
Penulis kira, atau boleh jadi pembaca sepakat bahwa penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting, dan e-planning adalah wujud nyata pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
Poin penting yang penulis tangkap dari sambutan Jokowi dihadapan pimpinan partai politik itu bahwa pemerintahannya ingin bermitra strategis dengan partai politik sebagai institusi yang terlibat langsung dalam sistem bernegara kita, wabilkhusus terkait pintu masuk tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Hal menarik selanjutnya, menurut penulis ketika ketua KPK sampaikan Corruption Perseption Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi kita mendapatkan score 37. Artinya, pertumbuhan indeksnya tertinggi di dunia.
Meskipun demikian, kita masih ketinggalan dari negara tetangga Singapura yang sudah mengatur lebih jauh relasi swasta dengan swasta dalam indikator indeks persepsi korupsinya. Menurutnya, di Singapura itu perusahaan yang menyuplai ikan ke pihak hotel saja bisa dijerat tindak pidana korupsi.
Sejak tahun 1998, Indonesia terus menerus mengalami perbaikan indek persepsi korupsi setiap tahunnya. Walhasil, cenderung terus alami trend positif dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN.
Penulis kira, inovasi KPK selama ini dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi perlu diacungkan jempol bahkan didukung oleh semua elemen bangsa. Sehingga ia tidak menjadi "penyakit" ganas yang tidak henti gerogoti jasad bangsa ini.
Belajar dari kasus di Singapura, tentu kita sepakat bahwa di Indonesia belum tersedia literatur yang menyajikan khusus horizon pembahasan anti korupsi dengan rentang cakupan yang luas, contoh kecil terkait indikator korupsi itu sendiri.
Soal Integritas
Pada sesi kedua dalam kegiatan ini dilakukan presentasi ketua umum atau sekretaris jenderal terkait komitmen 16 partai politik peserta Pemilu 2019 terhadap Sistem Integritas Partai Politik yang diciptakan KPK beserta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Bertindak sebagai moderator dalam sesi itu Titi Mashudi (Direktur Perludem) yang nampak bernas mengatur forum sehingga nampak jauh dari kesan jenuh. Satu persatu wakil parpol paparkan komitmennya terhadap sistem itu.
Sesi ini boleh jadi sebagai inti dari penekanan Jokowi terkait keinginan pemerintahannya bekerjasama strategis dengan partai politik. Bukan tanpa alasan tentunya, partai politik memiliki peran sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat sehingga kebijakan pemerintah betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat.
Hemat penulis, banyak positifnya sistem ini. Pertama, peran sentral parpol dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik dan penentu jabatan publik akan didorong  menjadi parpol sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyat.
Kedua, parpol yang selama ini dipersepikan menjadi institusi yang paling buruk, tidak demokratis dan korup. Melalui sistem ini, parpol akan dihantarkan menjadi insitusi yang berintegritas dalam berdemokrasi dengan pembaharuan tata kelola institusinya.
Ketiga, bila selama ini persepsi masyarakat terkait kualitas wakil rakyat dan politisi dari parpol belum sesuai harapan, melalui sistem ini parpol akan dihantarkan tata kelola institusinya secara transparan, demokratis dan akuntabel.
Penulis sepakat bila sistem ini diterapkan di Indonesia sehingga persolan integritas partai politik hari ini tidak lagi dianggap menghambat terhadap perbaikan indeks persepsi korupsi negeri ini. Karena pengelolaan partai politik yang tidak berintegritas ditenggarai sebagai penyebab praktik bad governance.
Dalam persfektif KPK, ada empat poin persoalan integritas parpol, diantaranya: Pertama, ketiadaan standar etik parpol. Poin ini sebagai penyebab politisi tidak memiliki bagaimana ia berprilaku dan melaksanakan fungsi politiknya.
Kedua, problematika kaderisasi dan rekrutmen. Suka tidak suka bahwa masih ada parpol yang melakukan rekrutmen politiknya secara tertutup, bahkan cenderung ekslusif dan nepotis. Lalu kaderisasi berjenjang belum melembaga, disamping tantangan rekrutmen dan kaderisasi politik dalam menyiapkan kader yang kapabel dan berintegritas dalam mengisi jabatan publik.
Ketiga, tantangan demokrasi internal. Perubahan mekanisme rekrutmen dan sistem kaderisasi dalam parpol di Indonesia menjadi lebih terbuka sehingga citra parpol dimata publik yang cenderung kental nuansa politik dinastinya, terlalu mengedepankan kepentingan elit dan maraknya politik mahar betul-betul bisa hilang.
Keempat, problematika pendanaan parpol. Nilai sumber pendanaan parpol yang belum bisa menutupi kebutuhan minimum pendanaan parpol diakui atau tidak menyebabkan kegiatan parpol tidak berjalan dengan maksimal. Wajar bila parpol berkeinginan dana parpol ditingkatkan, termasuk anggaran biaya saksi dicover oleh Negara.
Komitmen Cak Imin
Daikui atau tidak, dinamika politik sejak era reformasi hingga hari ini mengalami kemajuan dalam pengelolaan parpol meskipun masih ada saja "oknum" parpol yang belum berintegritas. Padahal, parpol memiliki peran vital melahirkan politisi sebagai pemimpin politik yang dapat memperjuangkan kepentingan konstituen atau masyarakat secara umum.
Ada hal yang menarik terkait statemen H. A. Muhaimin Iskandar dalam paparannya, menurutnya: "Sebuah partai harus memiliki ideologi. Ideologi ini yang nantinya mengikat seluruh elemen partai untuk mencapai satu tujuan, termasuk dalam menerapkan sistem integritas.
Partai politik berbasis kepentingan, apalagi berbasis arisan para pemilik partai pasti membutuhkan biaya politik tinggi. Karena itu, satu-satunya untuk merengkuh konsep sistem integritas partai politik yang paling murah dan efektif menurut Cak Imin adalah reideologisasi partai di Indonesia.
Kehadiran Cak Imin secara langsung tanpa mewakilkan kepada pengurus DPP PKB yang lain dalam forum itu tentu menunjukkan komitmen beliau terkait dukungan terhadap sistem integritas partai yang akan diterapkan KPK sekaligus menunjukkan integritasnya sebagai politisi.
Penulis kira, fakta ini pula menunjukkan keseriusan Cak Imin dalam menciptakan demokrasi di Indonesia yang semakin baik yang tentu berefek positif bagi upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Paling tidak Cak Imin sedang meberikan inspirasi bagi kader dan pengurus PKB diberbagai tingkatan bahwa integritas partai secara institusi bisa terbangun dengan kokoh bila integritas personal kader dan pengurus pun kokoh.
Akar rumput partai, termasuk diluar PKB tentu sudah alami titik jenuh terhadap pelaku politik yang cenderung menonjolkan prilaku yang menyebabkan integritas parpol tidak bisa dijadikan sebagai kebanggaan institusi partai.
Untuk itu, ideologi partai yang jelas akan berbanding lurus dengan integritas personal sekaligus insitusi partainya. Bila demikian terjadi, politik model itu tidak butuh biaya mahal karena ia berbasis ideologi dan cita-cita.
Melalui PKB, Cak Imin terus melakukan lompatan-lompatan kreasi dan inovasi sehingga hari ini PKB meraih tiga besar hasil berbagai lembaga survey. Kaderisasi PKB disemua level berjalan dengan baik sehingga dalam konteks persoalan rekrutmen terus menerus diminamilis problemnya.
Bila PKB berideologi Aswaja NU, maka integritas individu dan institusi PKB akan berkontribusi positif terhadap nilai maslahat dan manfaat bagi warga nahdliyin sebagai basis utama konstituennya. Bila tidak, berarti integritas personal politisi PKB dipertanyakan.
Walhasil, tidak ada satu partai pun yang rela kadernya terjerat operasi tangkap tangang KPK yang berujung menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Selain memberi efek buruk terhadap partai, prilaku korupsi juga akan menghambat terwujudnya kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat.
Penulis adalah peminat masalah politik, sosial dan keagamaan. Tiggal di Depok.
