Kisah ini aku awali dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, di bulan Maret tahun 2003, enam bulan setelah berakhirnya pertikaian antar etnis di Kalimantan Tengah. Rasanya masih belum percaya aku ditugaskan di tengah pedalaman Pulau Kalimantan sebagai Kepala Kantor Pengamatan Potensi dan Penyuluhan Pajak (KP-4) Muara Teweh saat pesawat kecil jenis Britain Norman milik maskapai DAS berisi 10 orang mulai menapakkan rodanya di Bandara Beringin. Bandara kecil ini hanya mempunyai aktivitas pada pagi hari saja, itu pun dalam satu minggu hanya tiga kali sesuai dengan jadwal penerbangan pesawat rute Palangka Raya-Muara Teweh.
Sebagai seorang Kepala Kantor yang baru, biasanya minggu pertama digunakan untuk beradaptasi di lingkungan sekitar, mulai dari mengenal adat istiadat, budaya, bahasa, kuliner, dan pergaulan sosial. Akan tetapi di hari pertama itu aku harus langsung bertugas disebabkan pada saat itu merupakan minggu terakhir penerimaan laporan SPT Tahunan.
Sehabis pelantikan di Kota Palangka Raya aku harus langsung bertugas di kota yang berjarak + 800 Km dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) induknya. Keesokan harinya aku harus mengikuti beberapa kegiatan undangan dari pemerintah kabupaten serta berkenalan langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya serta Muspida.
Kesan pertama yang kurasa, kota ini sangat sunyi. Menjelang senja hanya satu dua kendaraan bermotor yang melintas dan di tengah malam sering terdengar lolongan anjing liar. Beban moril juga kurasakan karena terpisah dengan keluarga, terutama saat teringat anakku yang baru berusia setahun jauh terpisah ribuan kilometer.
Infrastruktur dan fasilitas kota sangat minim dibandingkan dengan yang dirasakan saudara kita di Pulau Jawa. Di kota ini hampir setiap hari mati lampu secara bergiliran dan bila musim kemarau sulit mendapatkan air bersih karena harus menunggu droping air tangki dari PDAM.
Harga kebutuhan pokok cukup mahal karena sebagian besar bahan pokok diimpor dari provinsi tetangga yaitu KalimantanSelatan.Untuk mengatasi ujian pertama ini perlu kecepatan beradaptasi demi menjalankan tugas dengan penuh keyakinan dan tenang, karena yang mendasari kita untuk bertahan adalah belajar untuk dapat bekerja denganIkhlas. Di KP-4 terutama di daerah terpencil, bekerja bagai duabelas jam sehari dan tujuh hari seminggu, tidak ada hari libur.
Bila di kota besar hari Sabtu dan Minggu dapat bersantai dengan keluarga menikmati fasilitas kota, sedangkan hiburan di sini adalah memberikan penyuluhan dan berinteraksi dengan Wajib Pajak .
Hari demi hari kulalui dan aktivitaspun terus bertambah terutama pada saat terjadi pemecahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Murung Raya yang berjarak 100 km dari Kabupaten Barito Utara. Akses jalan darat ke kabupaten ini sering terputus karena rusak. Satu-satunya akses yaitu melalui sungai dengan speed boat selama kurang lebih empat jam untuk sampai di ibukota kabupaten yaitu kota Puruk Cahu. Tidak jarang para Wajib Pajak dari kabupaten itu baru melaporkan SPT masa pada hari Sabtu bahkan Minggu.
Demi pelayanan aku tetap melayani konsultasi dan menerima laporan pada hari-hari tersebut. Sering keluhan terlontar dari bendaharawan karena tidak berfungsinya bank persepsi akibat alasan teknis, juga tidak tersedianya blangko formulir perpajakan.
Wilayah ini sebetulnya mempunyai potensi pajak yang cukup besar namun karena kendala akses ke wilayah ini membuat tidak terjangkaunya pelayanan kepada Wajib Pajak. Sempat berpikir untuk mendirikan pos pajak permanen di kabupaten ini, namun setelah beberapa kali berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten terdapat kendala dalam realisasinya yaitu mulai dari personil yang akan di
tempatkan sampai dengan infrastruktur yang harus disiapkan.
Setelah dilakukan analisis dan perhitungan ternyata cukup memakan banyak biaya dan tidak efisien. Karena keterbatasan dan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan itu, muncul sebuah ide yang harus dapat bermanfaat dan dapat memberikan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak, yaitu Konsep Pos Pajak Bergerak atau Mobile Tax Unit (MTU).
Fungsi pos pajak ini nantinya akan memberikan pelayanan mulai dari pembuatan NPWP, menerima laporan SPT, menyediakan formulir perpajakan, tax clinic, ekstensifikasi, dan pengaduan masyarakat. Dengan terwujudnya MTU ini diharapkan akan membantu fungsi KP-4 sebagai ujung tombak KPP dalam memberikan pelayanan langsung di tengah masyarakat, mengingat luas wilayah kerja KP-4 ini yang
hampir sama dengan luas propinsi Jawa Tengah.
Basis dari MTU ini dapat berupa kendaraan seperti kapal, mobil atau sepeda motor, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografisnya.Segala upaya aku lakukan mulai dari melakukan presentasi di lingkungan KPP, Kanwil sampai dengan membuat proposal ke Kantor Pusat DJP, tetapi apa daya manusia berencana namun Tuhan jualah yang menentukan. Pada saat mulai dengan rancangan dan pembuatan prototype, pada bulan Juli 2004 aku dimutasikan sebagai Kasi TUP di KPP Purwokerto.
Akan tetapi perjuangan untuk mewujudkan MTU ini tidak pernah terhenti begitu saja, mengingat manfaat besar yang akan dihasilkan dari MTU ini. Pada akhir tahun 2006 aku ditunjuk menjadi Pjs. KP-4 Banjarnegara untuk menggantikan Bapak Sudiro yang wafat dalam tugas. Aku langsung mempelajari monografi fiskal dan menganalisis potensi pajak di wilayah kerja yang terdiri dari dua kabupaten ini. Di dua kabupaten ini belum terdapat pusat perbelanjaan untuk didirikan pojok pajak. Karena wilayahnya cukup luas serta potensinya cukup besar, dibutuhkan suatu sarana untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat mobile.
MTU merupakan jawabannya, sehingga kuputuskan untuk segera mengubah mobil dinas KP-4 menjadi Pos Pajak Bergerak dengan pertimbangan bahwa mobil dinas ini harus dioptimalkan penggunaannya sebagai kendaraan operasional.
Dengan dibantu beberapa staf di KP-4, aku membentuk team yang bekerja dengan spesialisasi masing-masing. Mulai dari memodifikasi mobil, pemasangan identitas, pemasangan modem dan penyiapan soft ware untuk melakukan administrasi perpajakan. Kursi (jok) tengah dan belakang mobil dinas jenis panther dilepas serta diganti dengan meja pelayanan untuk meletakkan laptop dan printer multifungsi. Mobil ini juga dilengkapi dengan pengeras suara, genset, kursi, tenda, banner, tempat leaflet dan meja
konsultasi.
Modifikasi ini menghabiskan waktu dua minggu dengan dana swadaya sebesar Rp 2,9 juta. Biaya dapat ditekan karena sebagian besar merupakan peralatan inventaris kantor yang dimanfaatkan. Akhirnya prototype pertama mobil ini berhasil kami wujudkan pada tanggal 1 Februari 2007. Ternyata MTU mendapatkan apresiasi yang sangat positif. Hal itu yang membuat kami terpacu dan terus menyempurnakannya sehingga diharapkan dapat menjadi embrio mobil pajak keliling nantinya.
