Ijtihad Politik Pilkada Cilegon 2024: Tetaplah Memilih Meski Salah

"Seluruh perselisihan yang terjadi di kalangan Sahabat (Ali Bin Abi Thalib dan Mu’awiyah), maka sikap kita adalah diam (tak ikut berkomentar). Saya meyakini semua sahabat bertindak atas pilihan ijtihad politiknya masing-masing. Pilihan yang berdasarkan ijtihad tetap mendapatkan pahala meski salah sekalipun,". (Ibnu Ruslan Kitab Az Zubad)

Kalimat yang ada dalam kitab Az Zubad tersebut menjadi pemantik awal tulisan, dimana tentu hubungannya adalah dengan pilihan politik dalam Pilkada, khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. 

Genderang politik sudah di buka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan besar kemungkinan akan ada 3 bakal pasangan calon yang ikut dalam kontestasi rutin 5 tahunan tersebut.

Tentu saja masyarakat memiliki afiliasi dan pilihan politiknya masing-masing, baik dengan pertimbangan gagasan, kesamaan visi besar, pragmatisme atau hanya sekedar ingin ikut saja menyalurkan hak pilihnya.

Paling benar dari semuanya, terpenting adalah masyarakat menyalurkan hak pilihnya di TPS nanti. Benar atau salah pilihan, selama itu menjadi bagian dari ijtihad politik agar menjadikan Kota Cilegon lebih baik ke depan meski salah tetap akan mendapatkan pahala. Terlebih, jika benar pahala tersebut akan dilipatgandakan.

Dalam hal ijtihad politik bukan lagi dasarnya adalah untung dan rugi secara materi pribadi. Namun, semuanya harus diletakkan pada dasar rasionalitas memilih.

Pokok dasarnya adalah jelas rasionalitas dalam menentukan pilihan. Dengan memilih secara rasional, maka orang tersebut berijtihad untuk menentukan pilihanya. Lagi-lagi berijtihad yang benar akan mendapatkan pahala berlipat ganda, dan yang salah tetap akan mendapatkan pahala.

Jika keduanya sudah diletakkan pada dasar niat ibadah dan berijtihad. Maka, sudah barang tentu politik dan demokrasi harus dijalankan dengan sangat ideal. Hal itu, wajar karena kebijakan pemimpin 5 tahun kedepan akan menentukan nasib masyarakat yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.

Kesejahteraan kaum papa juga dipertaruhkan untuk bisa tumbuh dan bangkit dibawah kebijakan sang walikota. Pendidikan, kesehatan harus menjadi barang yang sangat mudah dan murah diakses seluruh warga. Kemandirian ekonomi juga harus menjadi hal yang terus didorong dengan berbagai programnya.

Kesemuanya tentu harus menjadi pertimbangan dalam melihat visi dan misi walikota yang akan dipilih. Sekali lagi, dasar rasional bukan transaksional karena pilihan uang dan kepentingan pribadi harus menjadi ijtihad politik.

Sudah barang tentu tidak akan yang bisa menjamin walikota yang sudah secara rasional dipilih akan benar menjalankan amanah. Maka, rekam jejak dan pengalaman akan menjadi jawaban.

Pilih lah dengan pilihan sebanyak mungkin infomasi rekam jejak para pemimpin yang akan dipilih nantinya. Berbagai rekam jejak tersebut menjadi bagian yang harus secara rinci dan luas diperoleh.

Tentu, kalau korup dan pernah melakukan itu. Maka, sebagai orang yang rasional tidak kembali menjatuhkan pilihannya kesana. "Jangan seperti keledai terjebak di lubang yang sama,".

Hal itu juga tentu diajarkan banyak ulama, jika ada dua pilihan maka pilih lah yang paling sedirikit mudharatnya.

"Jika dihadapkan pada dua mudharat, maka mudharat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mudharat yang lebih ringan. Ini artinya, memilih yang paling sedikit nilai keburukan atau mudharatnya‎ meskipun tidak sempurna,". (Ikhtiyar Akhaf al-Syarrain).

Terakhir, jika teori-teori tersebut terlalu rumit untuk dipahami dan menjadi pilihan. Maka, pilihan selanjutnya adalah ikut dalam kaidah fiqih yang selalu disampaikan Gus Baha "Barangsiapa yang tidak bisa mendapatkan seluruhnya maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan,".

Maknanya paling tidak ikut berpartisipasi dengan menyalurkan hak pilihnya. Jangan terlalu rumit dalam menentukan pilihan dengan segala keterbatasan kemampuan dan analisa. Pilih dengan keyanikan pemimpin yang dipilih tersebut akan membawa manfaat untuk orang banyak dengan berbagai kebijakannya. ***