Pergolakan politik pada zaman periode reformasi telah diwarnai dengan era baru bagi kebangkitan kekuatan politik daerah, selama orde baru, situasi politik yang berwatak sentraistis serta meminimalisir peran dari inisiatif daerah. Keran kebebasan yang dibuka bagi daerah secara massif berkembang dalam kondisi yang hampr tidak terkendali, ada semacam ketidakpercayaan atas kehadiran pusat bagi perkembangan dan kemajuan daerah, nuansa distrust yang berkembang pesat di daerah ini melahirkan tiga respon agresif yang tumbuh pesat menjadi sikap daerah atas pemerintahan pusat.
Respon yang pertama, daerah menghendaki putera daerah yang memimpin wilayahnya, putera daerah diharapkan memiliki sensitifitas bagi kemajuan dan perkembangan daerah, maka tak heran jika elit dan putera daerah berkembang menjadi kepala daerah pada masa awal reformasi,tak ada toleransi penerimaan terhadap mereka yang berasal dari luar daerah.
Respon yang kedua adalah keinginan masayarakat daerah untuk mengatur dirinya sendiri maka sayup sayup suara-suara yang menghendaki mekanisme federalism dalam hubungan pusat-daerah mulai terdengar.
Respon ketiga,munculnya kembali gerakan gerakan separatis berbasis keaderahan pada awal tahun 1999 yang kembali menggeliat, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Gerakan Acah Merdeka (GAM). Ketiga respon tersebut amat mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa juga pertaruhan besar bagi kalangan penyelenggara negara di tingkat pusat.
Maka, beragam proses upaya menemukan solusi bersama mulai dibuat, rancangan konsep-konsep yang mengakomodir kehendak daerah pun hadir, konsep itu : Otonomi Daerah, sebuah konsep yang digagas oleh para ahli tata pemerintahan untuk mengakomodir gejolak gekolk yang hadir di daerah.
Namun permasalahan belum berhenti sampai disitu, ikatan kepercayaan (trust) serta derajat kesepahaman belum terbentuk secara utuh, masih ada nuansa saling curiga mencurigai di antara pusat dan daerah. Pada konteks inilah hadir satu sosok yang punya konsen perhatian besar untuk menuntaskan masalah kepercayaan pusat daerah, Irman Gusman. Irman Gusman atau akrab juga disebut dipanggil sebagai buyung, panggilan kesayangan untuk laki laki yang dituakan dalam khas Minangkabau, telah lama melibatkan diri dalam upaya menyatukan kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Kiranya, tak banyak yang tahu saat menjabat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai utusan daerah dari Sumatera Barat, Irmanlah salah satu tokoh pionir yang berjuang agar nuansa ketidakpercayaan pusat-daerah mulai terkikis serta perlahan dihapuskan,dia mendorong terbetuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai wadah baru para perwakilan daerah untuk berhimpun bersama menyalurkan aspirasi serta kepentingan masayarakat daerah dalam arena kontestasi politik pusat, pada saat itu Irman Gusmanlah representasi tokoh dari Sumatera yang amat gigih dan konsisten mendororong pendirian badan tersebut, sekaligus daerah punya representasi formal dalam arena pusat, sehingga pada pemilihan umum 2004, DPD resmi menjadi salah satu ruang dalam kontestasi pemlihan untuk publik.
Pada periode 2004-2009, Irman terpilih sebagai perwakilan dari tanah kelahirannya, Sumatera Barat,tak hanya itu dia diamanatkan untuk menjadi pimpinan pada lembaga yang baru dibentuk tersebut.Tak banyak yang tahu, pada periode inilah proses kepercayaan pusat-daerah mulai dibangun, proses pembangunan di daerah mulai menampakan hasil,serta respon respon agresif daerah terhadap pusat sudah terhapus, taka da lagi sayup sayup kehendak federalisme, kehendak politik pemimpin“Putra Daerah:” disalurkan secara elegan dan bermartabat, serta terakhir gerakan separatism telah amat memudar,pola gerakan ini di NAD telah selesai,hanya segelintir elemen separatism di Papua yang masih tersisa.
Perjuangan Irman Gusman pelan tapi pasti berbuah untuk negeri, tak ada lagi resistensi daerah atas otoritas pusat, Irman didapuk sebagai Ketua DPD pada masa bhakti tahun 2009-2014, pada periode kepemimpinannya komunikasi pusat-daerah relatif stabil,penuh harmoni,sejuk serta taka da ganjalan yang besar seperti terjadi pada waktu waktu yang lalu, barangkali perjuangan Irman Gusman untuk menjaga keutuhan NKRI berjalan dengan manis,maka tak heran jika pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, Irman kembali dipercaya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Namun bagai tersambar petir, malang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih, saat ini ,Irman Gusman sang pejuang daerah,pemerhati dan pendamai daerah di masa konflik justru sedang menghadapi musibah. Irman berhadapan dengan KPK atas dugaan suap yang menghampirinya, kasus yang dituduhkanya pun penuh akan kejanggalan dan tanda tanya, Irman sendiri menempuh proses hukum untuk membuktikan dirinya tak bersalah,Irman kini menghadapi tantangan terberat dalam hidupnya. Maka secara perlahan dalam sunyi kita berdoa, Irman Gusman sang pejuang daerah itu mendapatkan keadilan yang pantas dari Sang Maha Tinggi.
