Memahami Kontrak Pelayanan Publik

Perhelatan pesta Demokrasi di Bumi Lamaholot Flores Timur telah mencapai puncaknya ketika Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Flores Timur disahkan. Terlepas riak-riak sesudah penetapan ini, pesta Demokrasi harus disyukuri karena ia merupakan wadah bagi warga Lamaholot mempercayakan harapan mereka terhadap pemimpin mereka , Bupati dan wakil Bupati tepilih.

Harapan yang dipercayakan adalah angugerah yang harus disyukuri juga serentak menuntut rasa tanggung jawab yang total dari pemimpin terpilih. Anugerah yang diperoleh ini harus mampu dikelola dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis “ Kontrak Pelayanan Publik “.Ketika masa-masa kampanye setiap calon menawarkan program-program. Saat sekarang bukan lagi menawarkan program tetapi bagaimana membangun sebuah sistim Kontrak Pelayanan Publik.

Kontrak pelayanan pertama kali diperkenalkan oleh PSKK (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan) UGM. Menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya Managemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (edisi kedua 2011 hal 96), “Kontrak Pelayanan Publik dikembangkan berdasarkan atas nilai-nilai tertentu, yaitu pengakuan terhadap pengguna layanan sebagai warga yang memiliki hak-hak politik; pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan sebagai karateristik dari kualitas tata pemerintahan yang baik dalam manajemen pelayanan publik; serta pentingnya mengenal pola hubungan antara warga dengan penyelenggara layanan yang bersifat kontekstual”.

Kontrak pelayanan Publik ini menekankan poin Pengakuan, Partisipasi, sifat kontekstual serta hak dan kewajiban. Pengakuan ini menegaskan bahwa bupati terpilih harus mengakui perbedaan pilihan warga waktu pilkada. Warga yang berbeda pilihan politik harus dilihat sebagai warganya. Bupati bukan lagi milik partai pengusung atau milik para pendukung tetapi ia sudah menjadi milik seluruh warga Lamaholot Flores Timur. Pengakuan ini penting agar aspek pembangunan tidak hanya difokuskan pada wilayah dengan tingkat perolehan suarah yang lebih tinggi tetapi untuk semua wilayah dengan fokus pada prioritas masalah. 

Dari Kontrak pelayanan ini, permasalahan yang muncul di wilayah dapat diatasi karena melibatkan masyarakat dan penyelenggara di mana ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Masyarakat dilibatkan dalam kesuluruhan proses dan berhak menentukan jenis pelayanan apa yang mereka butuhkan sedangkan dari pihak penyelengara pun terbantu dalam merumuskan mekanisme pelayanan. Konteks pengakuan merujuk pada karateristik kebutuhan warga bukan berbasis pada kemauan pengusaha agar sebuah program terlaksana yang mana program tersebut bisa jadi merupakan bagain dari janji – janji terselubung selama masa kampanye dan bukan kebutuhan real secara komunal di masyarakat.

Melalui dialog publik masyarakat pun mengetahui ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dukung lainnya. Dengan adanya dialog ini maka masyarakat sadar akan kondisi dan berkontribusi secara konstruktif dalam memperbaiki layanan publik. Hanya melalui dialog dan kesadaran ini maka masyarakat dan penyelenggara dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dialog yang konstruktif akan melahirkan sebuah relasi pelayanan yang manusiawi antara masyarakat dan penyelenggara. 

Relasi komunikasi yang bermartabat, Dialog partisipatif ini juga merupakan sebuah sarana efektif untuk mengatasi deal-deal politik selama masa kampanye yang mana hanya menguntungkan segelintir orang yang terlibat dalam team sukses atau sebagai pendukung yang mungkin sudah dimasukan dalam data base sebagai “teristimewa dalam pelayanan”.

Aspek lain dari Kontrak Pelayanan Publik adalah tersediahnya ruang bagi warga untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelayanan publik dengan berbasis pada poin-poin kesepakatan. Melalui mekanisme kontrol yang baik, ruang-ruang kebijakan yang abu-abu termasuk pengangkatan tenaga kontrak harus melalui sebuah pengumuman resmi, proses seleksi yang jelas bukan sekedar karena satu daerah, satu suku atau karena bagian dari Team Kampanye.

 Ada sekian generasi Lamaholot yang cerdas, berkualitas tetapi ketika ruang bagi mereka dikuasai oleh segelintir orang dengan kapasitas biasa-biasa saja maka Pelayanan Publik di Flores Timur tetap dengan pola lama , pola-pola tradisional, pola transaksioal dan penuh trik-trik koruptif. Pilihan Kontrak Pelayanan adalah cara efektif untuk mengawal dan menghasilkan para pelayan publik yang berkualitas. Hanya dengan didukung oleh para pelayan publik yang berkualitas seorang pemimpin mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang berkualitas.

Ruang kontrol dan montoring menegaskan bahwa tidak ada tindakan ancaman terhadap suara-suara kritis, suara-suara yang berbeda. Kebebasan mengungkapkan gagasan, kritikan dari masyarakat Lamaholot harus didorong sebagai bagian utuh untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Melalaui sistim kontrol dan monitoring yang efektif, seorang pemimpin “dituntut” untuk total dalam melayani semua warga masyarakat.

Mungkinkan Pemimpin Flores Timur terpilih, Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur mampu menterjemahkan makna dari janji kampanye sebagai bagian dari Kontrak Pelayanan Publik atau sekedar mengulang kembali sekian cerita kegagalan di masa lalu atau mereka menjadi pemimpin hanya untuk mendewakan kepentingan mereka saja? Lamaholot menanti gebrakan baru dari Pemimpin Baru untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang Bermartabat dan Berkualitas.... Selamat Berkarya bagi Pemimpin Baru.

URAN, Fabianus Boli, S.IKom

Pengamat Kebijakan Publik dan Komunikasi Pembangunan Desa

Tinggal di Lewotobi Desa Birawan