Seminar Nasional
Dalam Seminar Nasional ini, tiga narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya telah diundang, yaitu Prof. Dr. Dr. dr. Eka Julianta Wahjoepramono, SpBS., Ph.D., yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UPH; Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum, seorang Dosen di FH UPH; serta dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H., yang menjabat sebagai Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).
Dalam konteks UU Kesehatan, Prof. Eka menggarisbawahi peran penting Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yaitu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menilai apakah terjadi pelanggaran etika oleh dokter atau dokter gigi, serta menetapkan sanksi yang sesuai dalam konteks disiplin profesi. Prof. Eka mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana MKDKI setara dengan sistem peradilan. Menurutnya, MKDKI perlu berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah disiplin kedokteran secara memadai.
"Apakah benar bahwa jika seorang polisi ingin menangkap seorang dokter atas tuduhan tindak pidana, prosesnya harus melalui MKDKI? Dengan kata lain, apakah MKDKI memiliki yurisdiksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengadilan dalam kasus pidana dan perdata? Apakah MKDKI lebih efektif atau lebih baik daripada sistem peradilan? Semua pertanyaan ini perlu diteliti lebih lanjut," ujar Prof. Eka.
Dr. Christine menjelaskan bahwa berdasarkan UU Kesehatan, peran dari majelis disiplin adalah memberikan rekomendasi terkait pelanggaran etika dan prosedur. Hal ini bertujuan untuk mencegah tenaga medis dan kesehatan dari langsung terlibat dalam proses hukum dengan polisi. Secara prosedural, sebelum penyidik memutuskan untuk melanjutkan proses hukum, mereka harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari majelis disiplin.
"Oleh karena itu, kami mengajak semua yang terlibat dalam bidang hukum untuk berhati-hati ketika menangani kasus yang melibatkan pelanggaran yang melibatkan tenaga medis dan kesehatan. Penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang ini. Oleh karena itu, mari tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan perkara hukum dengan pendekatan pidana," ujar Dr. Christine.
dr. Mahesa menegaskan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan telah diatur dalam UU Kesehatan, tetapi perlu adanya peraturan teknis yang lebih rinci dan spesifik agar dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan pelanggaran. Ia mengatakan, "Kehadiran dan fungsi dari majelis disiplin harus dipantau dan dievaluasi secara cermat untuk memastikan kepastian hukum dalam proses penegakan norma etik, disiplin, dan hukum."
Melalui kegiatan ini, UPH bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Seminar ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk memahami lebih dalam perkembangan hukum yang berlaku. Harapannya, para mahasiswa Magister Hukum UPH akan semakin terlatih untuk menjadi profesional di bidang hukum yang integritasnya tinggi dan memberikan dampak positif.
Magister Hukum UPH
Program Magister Hukum UPH didesain dengan tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat bersaing dan menghadapi tantangan dalam lingkup global. Dengan fokus pada Hukum Bisnis, lulusan dari program MH UPH diharapkan mampu mengembangkan pemahaman mendalam dalam ilmu hukum, menyelesaikan permasalahan secara efisien, meningkatkan kinerja profesional, dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral. Program ini didukung oleh kurikulum yang relevan, dosen-dosen yang kompeten, serta jaringan yang luas dengan dunia industri dan lembaga terkait.
Ayo, bergabunglah bersama UPH dan persiapkan diri Anda untuk mengalami transformasi sehingga dapat menjadi pemimpin yang berdampak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Student Consultant di nomor 0812-8535-2278 atau kunjungi situs web kami untuk rincian lengkap.
