Perlunya Alih Fungsi Jakarta Sebagai Pelayanan Satu Atap

Jakarta  Sebagai Pelayanan Satu Atap

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI pada Agustus 2019, 95,7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Maka dari itu maka sebaiknya bila kelak memang dipaksakan semua kementrian pindah dari Jakarta ke Kalimantan saya mengusulkan ada kantor pelayanan satu atap. Dimana nanti semua perizinan ada disitu karena ada kantor perwakilan dari semua kementrian yang ada.

Sehingga orang yang mengurus perizinan pun tidak perlu repot lagi ke Penajam di Kalimantan  karena tentunya  mereka perlu biaya tambahan untuk transportasi, yang akibatnya jadi mahal biaya izin usaha yang diurusnya.

Dengan  adanya  kantor satu atap tersebut selain efektif juga efisien untuk melayani keperluan  masyarakat yang mengurus perizinan usaha. Sehingga tujuan memudahkan perizinan usaha masyarakat atau investor juga semakin mudah. Dengan demikian maka para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia menjadi lebih nyaman dan tidak ada beban biaya tambahan untuk mengurus perizinan.     

Pun demikian masyarakat  juga tidak merasa tercerabut dari akarnya, dimana dengan adanya kantor satu atap tersebut masyarakat masih bisa merasakan nuansa Jakarta sebagai   bekas ibukota Negara Indonesia.

Hal itu penting guna  memelihara kesetiaan massa dalam hal ini para investor. Sebab kalau tidak bisa memelihara kesetiaan massa dalam hal ini adalah investor maka bisa saja bisa mengarah pada krisis legitimasi (Budiman, 1996). Dalam hal ini misalnya larinya  investor ke luar negeri dimana mencari negara tetangga misalnya yang mudah  secara perizinan  sehingga  tidak ada biaya tambahan atau "siluman" hanya untuk meloloskan izin usahanya.

Disamping itu, tujuan adanya kantor bersama juga untuk jangan sampai kantor pemerintah itu  dijual semua untuk menutup biaya pembangunan ibu kota  baru yang sangat besar terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Sehingga alih fungsi kantor kementrian untuk menjadi kantor pelayanan bersama sebenarnya adalah untuk tidak terjadi keterputusan sejarah. Bahwa di Jakarta pernah ada kantor  kementrian dan lembaga negara bahkan istana presiden. Kalau memungkinkan bisa juga untuk wisata sejarah sehingga anak cucu tetap mengenang Jakarta sebagai bekas ibukota Republik Indonesia.

Jangan sampai nasib pemindahan Ibukota Negera  Republik Indonesia  dari Jakarta  Ke  kalimantan  jadi seperti pemindahan ibukota kerajaan  Mataram  zaman  Amangkurat I dari Jogjakarta ke daerah Plered  yang terpencil dan dikelilingi oleh sungai sehingga mencabut  akar  hubungan masyarakat {kawulo alit) dan ibukota negara malah menjadi terpencil dan terisolasi dari dunia luar sebagaimana dialami zaman kerajaan Mataram tersebut.

Jangan sampai perpindahan itu malah untuk menghindari dari pengawasan masyarakat dan menghindari dari serangan oposisi. Sehingga memang perlu adanya kantor perwakilan  kementrian  seperti sekretariat pelayanan satu atap antar  kementrian.

Jadi memang pemindahan Ibukota  negara dari  Jakarta ke Kalimantan  mugkin nanti menimbulkan efek domino dimana  bisa saja terjadi  kemungkinan mahalnya ongkos perizinan oleh investor  daripada tetap di Jakarta. Makanya memang perlu nantinya dibuatkan kantor pelayanan satu atap antar kementrian di Jakarta. Bagimana pendapat Anda?

Untung Dwiharjo, Pengamat Sosial Alumnus  Fisip Unair.