Pemberantasan mafia migas selama ini mandek di meja Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Sudirman Said menteri ESDM)
Jokowi bakal dihadang jalan terjal dan tajam dihari hari kedepan. Pasalnya Jokowi tidak mau berkompromi dengan SBY yang meminta Menteri ESDM Sudirman Said supaya dicopot dari jabatanya dan digantikan oleh orang pilihan SBY.
SBY memang sudah lengser keprabon, tetapi harus diingat, jaringan dan kekuatan yang dihimpun selama sepuluh tahun menjadi Presiden haruslah diperhitungkan. Kaki tangan SBY masih bergentayangan disegala lini termasuk disamping Presiden Jokowi. Sebagai politisi penganut Machiaveli, SBY pasti sudah menyiapkan segalanya untuk terus memegang kendali kekuasaan. Machiaveli mengajarkan apapun yang mendukung kekuasaan adalah baik dan sebaliknya apapun yang tidak mendukung kekuasaan adalah buruk dan harus dimusnahkan.
SBY menganggap menteri ESDM Sudirman Said telah melakukan hal buruk yang merusak dan mengancam kemakmuran singgasana Cikeas yang selama ini dibangun dengan susah payah. Karena itu Sudirman Said harus “dilenyapkan” atas pernyataanya yang sangat mengganggu SBY.
Pertama SBY bereaksi dengan twitternya, ditindaklanjuti dengan mengutus Syarief Hasan meloby Jokowi melalui salah satu menteri strategis di kabinet kerja. SBY mempercayai menteri tersebut karena yang bersangkutan selama ini dipelihara oleh SBY, kemudian didorong masuk kabinet Kerja. Tugasnya menjadi mata mata atau agen ganda.
Melalui agen tersebut, intinya SBY meminta presiden Jokowi supaya mencopot Sudirman Said sebagai menteri ESDM untuk digantikan oleh orang kepercayaan SBY. permintaan kedua, SBY meminta supaya dirinya dan keluarganya diamankan dari kasus hukum. Kompensasinya adalah SBY dan Demokrat akan mendukung penuh Pemerintahan Jokowi. Karena itu isue reshufle mulai didengungkan.
Isue reshufle yang akhir-akhir ini terus menguat bukanlah keinginan Jokowi tetapi hembusan dari kerongkongan Cikeas yang merasa sangat terganggu dengan mulai terkuaknya praktek Mafia selama SBY berkuasa. Hebatnya SBY bisa meminjam mulut orang istana untuk menyampaikan keinginanya. Sehingga seolah olah reshufle adalah keinginan presiden Jokowi.Usut punya usut, ternyata kasus TPPI, mafia migas, pembubaran Petral telah membuat berdiri bulu kuduk gank Cikeas.
Di KPK, SBY aman. KPK sudah lama menjadi kuda troya SBY karena itu gank Cikeas tidak pernah tersentuh. Contoh sangat jelas adalah Ibas yang namanya beredar dalam BAP para saksi maupun tersangka dan disebut dalam berbagai fakta persidangan tipikor sama sekali diacuhkan oleh KPK.
Diera SBY, KPK mengalami masa kejayaan gilang gemilang. Polri adalah anak tiri dan KPK adalah anak emas. Dua kali Polri direndahkan dan dipermalukan yakni kasus Bibit, Chandra dan Irjend Djoko Susilo. Tidak mengherankan KPK menjadi sewenang wenang dan liar karena merasa diback up oleh istana SBY.
Sikap SBY yang memanjakan KPK telah melahirkan arogansi liar ditubuh KPK. Puncaknya adalah KPK dibawah komando Abraham Samad mendikte Presiden Jokowi dalam penyusunan Kabinet Kerja dan Kapolri. Samad merasa kekuasaanya diatas Presiden. Inilah puncak keberhasilan pembinaan SBY terhadap Abraham Samad cs. Boleh jadi ini adalah skenario SBY supaya tetap menjadi king maker dengan menggunakan tangan Abraham Samad dkk.
Beruntung akhirnya negara diselamatkan Presiden Jokowi yang bersikap netral. Samad dan BW ditangkap polisi karena ternyata keduanya terbukti melakukan tindakan kriminal. Lebih jauh Abraham Samad ternyata mantan pemabuk dan konsisten sebagai seorang pezina. Akibatnya secara institusi KPK sudah hancur berantakan, tercatat tiga kali kalah dalam praperadilan.
Harapan publik kini tertuju kepada Polri. Polri mulai menunjukan taringnya dengan mengungkap kasus kasus besar. Seperti korupsi di BP Migas yakni PT. TPPI, Kasus sawah Dahlan Iskan, Kasus Korupsi Deny Indrayana dan menurut Kabareskrim Komjen Budi Waseso masih ada kasus besar lainya yang akan segera diungkap.
Cara efektif dan efisien untuk mengembalikan marwah polri ada beberapa alternatif. Salah satunya adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ketegasan Polri akhir akhir ini cukup menaikan sedikit pamor dan perlu terus digenjot. Sebagai bukti, DPR sudah sepakat mengalihkan kasus korupsi Century untuk ditangani Polri karena KPK ternyata tidak mampu menuntaskan.
Jika kasus Century, TPPI, Sawah Dahlan Iskan dan korupsi Petral mampu diungkap secara tuntas oleh Polri maka dalam sekejap pamor Polri akan meroket. Aktor intelektual harus ditemukan dan diungkap kemudian dihukum berat. Namun jika kasus kasus besar itu hanya berhenti pada kroco kroco atau bahkan di SP3 maka pamor polisi akan pudar dan kembali pada zona degradasi.
Ternyata gebrakan Polri dibawah komando Jenderal Badrodin Haiti, telah membuat istana Cikeas ketar ketir. Apalagi jika BPK segera melakukan audit investigasi atas pernyataan Sudirman Said bahwa SBY melindungi Mafia Minyak di Petral. Boleh jadi suatu saat SBY akan dipanggil Polri untuk diminta keterangan. Dan akan menjadi ledakan dahsyat jika kemudian SBY terbukti terlibat. Peluang terbuka lebar bagi Polri agar kembali berjaya, menjadi harapan dan dipercaya publik.
Atas semua peristiwa diatas, SBY merasa khawatir kemudian mengajukan “Proposal perjanjian damai” kepada Presiden Jokowi. Sayangnya Jokowi menolak. Maka SBYpun menyiapkan proposal kedua “ perlawanan”.
Selasa 23 Juni 2015, pk. 17:00 sampai 21:00 SBY kembali melakukan konsolidasi di kediamanya Cikeas. Sejumlah mantan menterinya dikumpulkan dan tentu saja BOHIRnya “MR, CT dan para taipan, yang selama ini menjadi bagian “mafia SBY”.
Ada tiga agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut yang pertama mempersiapkan CT menjadi RI 1 atau RI 2 pada Pemilu 2019, kedua menyiapkan Mayor Agus Harimurty menjadi pemimpin masa depan. Karena itu dalam waktu dekat, Mayor TNI AD Agus Harimurty putra sulung SBY, kabarnya akan menjadi DanYon kelas satu dilingkungan TNI AD dan yang ketiga mengobarkan “perang” melawan Pemerintahan Jokowi.
Agenda pertama dan kedua adalah agenda mulia tetapi agenda ketiga adalah agenda makar yang membahayakan Pemerintahan dan NKRI. Tentu SBY akan menggunakan cara cara halus nan canggih untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi. Ada banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai alat analisis. Salah satunya melemahnya nilai rupiah. Pelemahan rupiah, Boleh jadi kekuatan SBY yang membuat rupiah semakin lemah, @USD diatas RP 13.000.
Bisa dilacak bahwa rupiah melemah sekitar satu tahun sebelum SBY lengser. Boleh diduga ini adalah kesengajaan yang dikondisikan oleh SBY. Selama 10 tahun berkuasa, tentunya SBY membangun berbagai jaringan kekuatan. Salah satunya modal/uang. Dengan mengerahkan para konglomerat dan taipan supaya memarkir uangnya di LN dalam bentuk mata uang asing akan membuat rupiah anjlok.
Tujuanya bisa tiga hal, yang pertama SBY ingin menunjukan bahwa masa Pemerintahanya lebih baik daripada masa Pemerintahan Jokowi. Yang kedua bisa dijadikan alat bargaining posision untuk menekan Jokowi supaya “menyusu” kepada SBY. Politik Depensia, hal ini lazim dilakukan oleh para penguasa lama untuk mempertahankan dan melindungi status quo. Dan yang ketiga menjatuhkan Jokowi dari kursi Presiden.
Dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan berakibat Devisa Negara Indonesia hancur, negara bangkrut, inflasi menggila, import terhenti, harga tidak terkendali, ekonomi limbung, sosial politik chaos dan negara dalam keadaan darurat. Presiden Jokowi akan menjadi tertuduh sebagai “Presiden gagal, tidak becus dan harus segera diturunkan!!! Ingat peristiwa tahun 1997 dan 1998?
Beberapa gerakan politik SBY mungkin bisa dijadikan catatan oleh Presiden Jokowi :
1. Penghianatan SBY (menkopolhukam) terhadap Presiden Megawati. SBY meruntuhkan Megawati dari dalam. Sampai saat ini Megawati tidak bisa memaafkan SBY.
2. Drama penggulingan dan pemusnahan ketua KPK Antasari Azhar
3. Drama Kriminalisasi terhadap Misbakhun anggota DPRRI dari PKS saat itu
4. Drama penggulingan Anas Urbaningrum dari ketua umum PD yang disempurnakan dengan kriminalisasi dan pemusnahan hak politik Anas.
5. Drama Pemusnahan Sutan Bathoeghana yang menjadi pesaing bisnis Migas Edhie Bhaskoro Yudhoyono
Inilah Proposal mantan Presiden SBY kepada Presiden Jokowi.
