BANDA ACEH - Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Aula Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) pada Sabtu dan Ahad, 11--12 Januari 2024.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua 1 MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Jasra Putra, S.Fil.I., M.Pd., Wakil Ketua PWM Aceh sekaligus Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, MA, serta perwakilan dari Wakil Ketua PDM dan Majelis MPKS se-Aceh. Para pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah juga turut berpartisipasi.
Ketua Majelis MPKS PWM Aceh, Jufri Mahmud,S.Pd., M.Pd,. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakerwil ini melibatkan 15 perwakilan daerah, termasuk para pengurus LKS Muhammadiyah yang berfokus pada bidang anak dan lansia.
"Rakerwil ini menjadi ajang untuk menyusun berbagai program majelis yang diharapkan mampu memberikan dampak positif pada isu-isu sosial, khususnya di wilayah Provinsi Aceh," ujarnya.
Dr. Aslam Nur, MA, Wakil Ketua PWM Aceh, juga memberikan sambutan terkait sejarah panjang gerakan sosial Muhammadiyah di Aceh, yang dimulai sejak berdirinya Panti Asuhan Muhammadiyah pada 1942 di Banda Aceh.
"Sejak pendirian pusat pelayanan sosial di Banda Aceh pada tahun 1942 yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan, kami terus berupaya memperluas kontribusi sosial Muhammadiyah," kata Aslam Nur.
"Kami juga memberikan kuliah bagi mereka yang siap untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan skema pemberian beasiswa yang bisa diajukan, serta melakukan pembinaan khusus di asrama untuk mendukung kaderisasi di Persyarikatan Muhammadiyah," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Jasra Putra menegaskan bahwa isu-isu sosial telah menjadi fokus utama Muhammadiyah sejak organisasi ini berdiri lebih dari satu abad lalu. Gerakan teologi Al-Maun terus berkembang untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial, mulai dari anak dalam kandungan hingga lansia.
"Amanah Muktamar ke-48 Muhammadiyah menekankan penguatan tiga isu besar oleh MPKS. Pertama, memperkuat peran keluarga. Kedua, merangkul komunitas-komunitas yang terus berkembang, seperti komunitas suku pedalaman, motor, sepeda, hingga pemancing. Ketiga, melakukan rebranding Lembaga Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah menjadi lebih mandiri, modern, dan adaptif dalam menangani masalah sosial, pemberdayaan, serta pendampingan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Rakerwil ini merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
