SAFEnet: Hak Digital Jurnalis dan Media Banyak Dilanggar Sepanjang Tahun 2018

Sejalan dengan pernyataan SAFEnet sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Kawasan Asia Tenggara, merekomendasikan sejumlah masukan kepada negara, media, dan juga komunitas jurnalis di Indonesia.

Bagi Negara

• Negara Indonesia berkewajiban untuk terus memberikan jaminan bagi kebebasan pers sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
• Negara Indonesia terus mematuhi Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
• Negara Indonesia perlu memasukkan pertimbangan Hak Asasi Manusia dalam penerbitan regulasi atau kebijakan menyangkut keberadaan pers di Indonesia, termasuk pada media-media yang memanfaatkan teknologi digital;
• Negara berhenti melakukan pembatasan akses informasi pada pers di Papua yang menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial secara berimbang dan memenuhi kaidah jurnalistik;
• Negara perlu menjamin perlindungan bagi jurnalis dan media dari praktik pemidanaan  dengan pasal-pasal karet di dalam UU ITE atas berita atau pernyataan di media sosial yang secara legal memenuhi kebebasan berekspresi;
• Negara perlu hadir untuk menjamin keamanan jurnalis dan media dari bentuk-bentuk pengancaman dalam bentuk doxing dan tindakan persekusi yang terjadi belakangan ini;
• Negara perlu segera menghapus pasal-pasal karet UU ITE yaitu pasal 27-29 UU ITE yang multi-tafsir dan sering disalahgunakan untuk memidana media dan jurnalis sehingga mengancam kebebasan pers di Indonesia;

Bagi Media

• Media perlu memenuhi standar kualitas pemberitaan dan kaidah jurnalistik agar kontrol sosial bisa terus berjalan atas jalannya pemerintahan dan kegiatan sosial, politik, ekonomi di Indonesia;
• Media memberikan mekanisme hak jawab dan hak koreksi bila terjadi sengketa pers dan melibatkan Dewan Pers manakala terjadi upaya pemidanaan yang ditujukan kepada media dan jurnalis yang dinaunginya;
• Media perlu memberikan pengetahuan bagi jurnalis agar terhindar dari praktik pemidanaan dengan pasal-pasal karet di dalam UU ITE atas berita atau pernyataan di media sosial;
• Media perlu memberikan pelatihan teknis untuk melindungi jurnalis dari bentuk-bentuk ancaman baru dalam bentuk doxing dan tindakan persekusi di ranah digital;
• Media perlu mendorong dihapuskannya pasal-pasal karet UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk memidana media dan para jurnalis;

Bagi Komunitas Jurnalis

• Komunitas Jurnalis perlu mengetahui dapat dipidanakannya anggota jurnalis dengan pasal-pasal karet UU ITE bila dianggap tidak memenuhi standar kualitas pemberitaan dan kaidah jurnalistik seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
• Komunitas Jurnalis perlu waspada dan membekali diri dari perkembangan ancaman baru di ranah digital seperti doxing, peretasan data, serangan siber, hingga tindakan persekusi yang muncul belakangan ini;
• Komunitas Jurnalis perlu mendorong diperluasnya perlindungan kebebasan pers dan Hak Asasi Manusia bagi jurnalis dan media online untuk menyikapi perkembangan teknologi digital yang tak terelakkan di masa depan;
• Komunitas Jurnalis perlu mendorong dihapuskannya pasal-pasal karet UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk memidana lebih banyak jurnalis dan media tempatnya bekerja.

Bagi kita sebagai netizen, terlepas dari "mulutmu harimaumu" dan "etika berinternet", tetap tidak layak bagi setiap insan yang mengetahui karakter internet, untuk "baperan" dan menghabiskan energi untuk menghukum orang lain. Biarkan menjadi pahala, biarkan publik menilai dan biarkan semuanya berbicara, walau kita tidak sependapat dengan pembicaraan itu. Karena media sosial, internet, punya semua orang dan kebebasan beropini dan berpendapat merupakan juga hak asasi yang wajib dihormati. 

Please, jangan gampang baper, dan yuk, dukung penghapusan pasal karet!