Legacy dan Upaya Terkini DPD
Saat ini, selain berbagai prestasi sebagai “legacy” di atas, juga terdapat catatan berbagai perkembangan aspek hukum dan kelembagaan yang diperkuat terus menerus dan sudah menampakkan hasil. Serta beberapa perkembangan kiprah DPD yang lumayan "bekerja" signifikan Misalnya:
RUU Otsus Plus (Otonomi Khusus Plus) sejak Februari lalu diajukan DPD. Juga RUU Perlindungan Bahasa dan Kesenian Daerah yang diusulkan DPD. Ini genuine banget, dan ngena banget dengan kekinian. Mou DPD dengan KPK tentang pelaporan LHKPN, pemetaan titik rawan gratifikasi dan mekanisme whistleblower akan membantu Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain itu, berbagai dengar pendapat, expert panel, dan bahasan berbagai UU, Misalnya UU Ekonomi Kreatif, RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU Wawasan Nusantara, menjadi radar legislasi DPD. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang sudah mulai melibatkan DPD, sejak putusan MK lalu yang menjadi legacy yang saya bahas di awal artikel.
Yang sedang hot, adalah DPD mengajak masyarakat untuk aktif mendorong Perubahan UUD 1945 alias Amandemen kelima. Sebagaimana kita ketahui, empat amandemen sudah dilakukan, dan DPD adalah buah dari amendemen itu sendiri. Kini, peluang penguatan DPD sebagai representasi daerah dan meningkatkan nilai check n balances parlemen semakin mencuat.
Tak melulu soal legislasi, karena fungsi DPD nggak cuman itu. Hayo, scroll lagi deh ke atas. Selain legislasi legislasi dan penganggaran, juga pengawasan dan representasi. Untuk itu “brand awareness” DPD pun perlu dong. Itulah mengapa agenda ke masyarakat harus selalu ada. Ngga hanya masyarakat daerah masing-masing, namun juga dari DPD sebagai lembaga itu sendiri. Goes to Campus, kerjasama dengan Kompasiana, Lomba Blog, Hibah dana penelitian terkait DPD,juga menjadi agenda.
Selain itu, memperkuat brand DPD sebagai senator juga dengan bekerjasama dalam berbagai forum internasional dan berbagai negara, misalnya MIKTA Speakers Forum dimana dibahas oleh pimpinan legislatif dari 5 negara mengenai 17 target pencapai Sustainable Development Goals (SDG) dan berbagi program SDG di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dipresentasikan oleh Ketua DPD, Irman Gusman. Sekaligus juga menjadi moderator di satu sesi MIKTA Forum Consultation. Ini sangat bermanfaat, baik untuk Indonesia secara umum maupun DPD secara khusus sebagai “kamar kedua” parlemen yang “diakui” dunia.
Sisi komunikasi pun selain offline ke masyarakat, juga online dalam segi pemanfaatan web DPD dan social media yang ada. Tampilan yang komprensif dan memuat profil para anggota di tiga generasi DPD hingga saat ini, dan transparansi juga diperhatikan. Kita bisa men-download Renstra (Rencana Strategis) DPD loh disini dan disini. Juga menulis aspirasi di shoutbox yang cepat ditanggapi. Menu-menu yang relevan dan mudah juga ditampilkan. Sepertinya ini semua langkah yang baik, dan tentu di-drive oleh SDM Setjen DPD yang oke, dan kepemimpinan yang juga OK.
