Fakta ini menunjukkan pengakuan atas kompetensi kader Muhammadiyah yang mampu membawa nilai-nilai Islam berkemajuan ke dalam kebijakan negara.Â
Penunjukan tokoh Muhammadiyah sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi pengakuan atas kualitas kader Muhammadiyah dalam memimpin dengan integritas dan keahlian.
Namun, di sisi lain, peran kader Muhammadiyah dalam pemerintahan menghadirkan tantangan besar; bagaimana menjaga ideologi dan independensi organisasi. Muhammadiyah dikenal dengan prinsip non politisnya, meski tidak apolitis.Â
Ketika kadernya masuk ke ranah politik praktis, muncul resiko adanya persepsi publik bahwa Muhammadiyah terseret dalam arus kepentingan partisan.Â
Di sini, penting bagi Muhammadiyah untuk menegaskan bahwa kehadiran kadernya dalam pemerintahan adalah bagian dari dakwah bil hal, bukan alat politik kelompok tertentu.
Milad Muhammadiyah ke-112 dan Tantangannya
Tantangan Ideologis dan Politik
Di tengah dinamika politik tahun 2024 yang penuh dengan agenda pemilu, Muhammadiyah tetap memilih posisi independen, tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.Â
Namun, tantangan muncul ketika nama-nama tokoh Muhammadiyah sering kali dikaitkan dengan berbagai kepentingan politik. Independensi ini harus terus dijaga untuk memastikan Muhammadiyah tetap menjadi penyeimbang moral dalam masyarakat.
Di sisi lain, isu globalisasi dan liberalisasi juga menjadi tantangan ideologis. Muhammadiyah harus terus memperkuat nilai-nilai Islam berkemajuan agar tetap relevan tanpa kehilangan jati diri.Â
Penguatan pada pendidikan kaderisasi dan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar Muhammadiyah mampu menjawab tantangan zaman.
Tantangan Pemanasan Global dan Transformasi Ekonomi
Di tengah tantangan ekonomi yang makin kompleks, Muhammadiyah juga perlu mengakselerasi gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis jamaah untuk menjadi solusi guna memperkuat kemandirian umat.
