PPN Dipastikan Naik pada 2025, Ini Kata Pakar Umsida

Sejumlah pengamat ekonomi juga menyebutkan bahwa untuk menghindari dampak buruk terhadap daya beli masyarakat, pemerintah perlu memberikan kompensasi melalui program bantuan sosial atau subsidi yang tepat sasaran.

Tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan efisiensi pengelolaan fiskal. 

Tanpa reformasi yang menyeluruh, khususnya dalam hal pengelolaan BUMN dan pengawasan atas pengeluaran negara, kebijakan pajak yang lebih tinggi ini berpotensi hanya menambah beban rakyat tanpa menciptakan perubahan yang signifikan dalam perekonomian.

Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara serius.

Jika tidak, kebijakan kenaikan PPN meskipun diperlukan, berisiko menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Lihat juga: Kuliah Perdana FBHIS: Mahasiswa Diharapkan Bisa Mendukung Masa Depan Keuangan Indonesia

Ini bukan hanya soal angka dalam APBN, melainkan soal kesejahteraan rakyat yang harus dijaga agar tidak terpuruk lebih dalam dalam ketimpangan ekonomi.

Penulis: Kumara Adji K.