Lagi-lagi kabupaten Sidoarjo memiliki seorang pemimpin yang sudah tiga kali berturut-turut terjerat kasus korupsi. Tercatat, Ahmad Muhdlor Ali atau yang biasa disapa Gus Muhdlor, merupakan bupati Sidoarjo ketiga yang terjerat kasus hukum ini. Sebelumnya, Sidoarjo juga memiliki pemimpin dengan kasus yang sama, yakni Win Hendarso dan Saiful Ilah.
Lihat juga:Â MK Perbolehkan Parpol Kampanye di Kampus, Pakar Hukum Umsida Beri Tanggapan
Awalnya, Gus Muhdlor tertangkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada kisaran akhir Januari. Penangkapan ini dilakukan sebab diduga Gus Muhdlor terlibat atas kasus pemotongan dana insentif pegawai ASN di lingkup BPBD Sidoarjo. Â Â
Kasus yang menjerat bupati Sidoarjo ini tentu akan berimbas pada jalannya roda pemerintahan. Dari kasus ini, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH turut memberikan tanggapan.
Peran bupati Sidoarjo harus digantikan
Dilansir dari wawancara eksklusif oleh Jawa Pos, ia memandang dari sisi kajian hukum tata negara yang merujuk dari Undang-undang pemerintah daerah. Tepatnya pada UU No 23 tahun 2014 pasal 65 ayat 3.
"Bahwa maka bilamana kepala daerah yang tengah bermasalah dengan hukum, berproses dengan hukum, atau berhalangan sementara, hal tersebut dimungkinkan untuk digantikan fungsi perannya atau digantikan tugas-tugas pelaksanaannya oleh wakil kepada daerah," tutur kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Umsida tersebut.
Melihat kondisi Sidoarjo saat ini, menurutnya perlu dilakukan percepatan penetapan wakil kepala daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) agar roda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pakar hukum tata negara itu melanjutkan, "Pengajuan seorang wakil kepala daerah sebagai Plt sesegera mungkin bisa diusulkan oleh DPRD kepada Kemendagri. Dengan begitu, maka roda pemerintahan bisa lebih efektif dan bupati bisa lebih fokus pada permasalahan hukumnya yang sekarang sedang berproses di KPK,".
Lihat juga: Rempang Bergejolak, Pakar Umsida: Optimalkan Mediasi
Gus Muhdlor bukan satu-satunya bupati yang terjerat kasus korupsi
