Pengertian Demokrasi Menurut Para
Ahli Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari kata Yunani kuno demos dan kratos.
Demos artinya manusia dan kratos artinya kekuasaan mutlak. Jika digabungkan, demokrasi secara harfiah adalah kekuasaan absolut rakyat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Demokrasi adalah pemerintahan kerakyatan atau suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.
Sejarah Demokrasi
Dilihat dari sejarahnya, demokrasi pertama kali berkembang di Yunani kuno, sekitar tahun 500 SM. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan”. Ditafsirkan secara harfiah, masyarakat Yunani kuno menganggap demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat.
Demokrasi menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Berikut sejarah dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Roy C. Macridis dalam Contemporary Political Ideologies menjelaskan bahwa pada tahun 431 SM, Pericles mendefinisikan demokrasi berdasarkan empat kriteria. Pertama, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dengan partisipasi penuh dan langsung dari rakyat. Kedua, persamaan di depan hukum. Ketiga, pluralisme, menghargai segala bakat, minat, keinginan dan cara pandang. Keempat, menghargai ruang tersendiri dan privat untuk mengembangkan dan mengekspresikan kepribadian individu.
Habibi menjelaskan bahwa di Yunani kuno, demokrasi langsung dipraktikkan secara efektif. Penyebabnya tak lain karena keterbatasan lahan, jumlah penduduk yang sedikit, dan peraturan yang spesifik. Saat itu, hanya warga negara sah yang boleh berpartisipasi dalam politik. Rakyat jelata, budak, dan pedagang asing dilarang berpartisipasi.
Pada awal Abad Pertengahan, gagasan demokrasi Yunani kuno ini tidak lagi digunakan. Masyarakat abad pertengahan menggunakan struktur sosial feodal. Saat itu, kehidupan sosial dan spiritual dikendalikan oleh ajaran Paus dan Gereja. Pada Abad Pertengahan, tepatnya tahun 1215, lahirlah Magna Carta yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja dan hak asasi manusia.
Pada masa Renaisans, negara-negara modern mulai bermunculan. Eropa pun mulai mengalami perubahan. Aktivitas demokrasi mulai terlihat di Florence, Italia. Di Florence, kebebasan pribadi dijamin dan warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Kemudian, sekitar tahun 1500-1650, banyak negara mulai bereksperimen dengan reformasi, seperti Jerman, Swiss dan lain-lain. Setelah periode ini, orang-orang Eropa mulai menjauh dari doktrin Gereja dan menggunakan akal sehat.
Saat ini, sekitar tahun 1650-1800, kita mulai menyadari bahwa ada hak politik yang tidak boleh disalahgunakan oleh raja. Pada masa itu, raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Sejak periode ini muncul perlawanan terhadap kedudukan raja. Sistem dengan konsep pemisahan kekuasaan mulai terbentuk; peringatan tiga bulan politik.
Model Demokrasi
Ada beberapa model demokrasi yang ditulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya Darmawan Harefa dan Drs. Fatolosa Hulu, meliputi:
1. Demokrasi Klasik
Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama yang tingkat elektoralnya hanya mencakup orang-orang merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan non-pemilik untuk memilih.
2. Demokrasi Totaliter
Model demokrasi ini menyiratkan kediktatoran absolut. Oleh karena itu, kediktatoran terangkum dalam kata “demokrasi”. Para pemimpin opini mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis.
3. Demokrasi Langsung
Kata langsung di sini mengartikan demokrasi meliputi partisipasi langsung rakyat. Dalam demokrasi ini, batas-batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat dihapuskan. Keduanya berpadu dalam suatu sistem pemerintahan oleh rakyat.
4. Demokrasi Perwakilan
Merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi warga negara. Demokrasi ini disebut juga demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung dan aktif.
5. Demokrasi Radikal
Demokrasi radikal adalah bentuk demokrasi yang menganjurkan desentralisasi dan partisipasi. Bahkan dalam demokrasi ini tidak ada batasan yang jelas.
6. Demokrasi Liberal
Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan representatif. Dalam demokrasi liberal, jabatan politik diperoleh melalui pemilu. Pemilihan ini berlangsung dalam skala yang konsisten dengan kesetaraan politik formal.
7. Demokrasi Pluralis
Merupakan demokrasi yang mengacu pada kapasitas suatu kelompok yang terorganisir dan kepentingan kelompok tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengartikulasikan kebutuhan berbagai pihak dan memastikan pemerintah memberikan respons.
8. Demokrasi Deliberatif
Demokrasi Deliberatif adalah demokrasi yang modelnya menekankan pada kewajiban berdialog, berdebat, dan berdiskusi secara mendalam untuk membantu menentukan kepentingan rakyat.
9. Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer adalah suatu bentuk demokrasi yang kekuasaannya dijalankan atas dasar kesepakatan dengan wakil-wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat berperan sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah.
10. Demokrasi Leninis
Merupakan rezim demokratis di mana Partai Komunis diorganisir berdasarkan sentralisme demokrasi. Landasan ini mencerminkan kepentingan proletariat.
Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila
Pancasila merupakan prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut asas sebagai berikut:
1. Asas Rakyat
Asas Rakyat di Indonesia artinya demokrasi di negeri ini menganut paham kedaulatan rakyat. Kedudukan tertinggi negara ada di tangan Rakyat Indonesia, satu dan tidak dapat dipisahkan.
2. Asas Hikmah
Asas selanjutnya adalah asas hikmah, yaitu penguasaan masyarakat yang diikat oleh aturan-aturan yang berupa kebijaksanaan dan kehati-hatian. Dalam hal ini hikmah dipahami sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan hikmah diartikan sebagai usaha manusia untuk mencari kebenaran (rasionalisme). Kombinasi ini merupakan hukum yang diterapkan di Indonesia.
3. Asas Musyawarah
Demokrasi di Indonesia juga menganut asas musyawarah, yaitu melakukan musyawarah untuk mufakat atau bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Diskusi bertujuan untuk menggiring masyarakat mencapai konsensus di antara berbagai pendapat yang berbeda.
4. Asas Keterwakilan
Asas demokrasi yang terakhir berdasarkan Pancasila adalah asas keterwakilan. Berdasarkan asas keterwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan dipegang oleh wakil rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik karya Khoirul Muslimin.
Menurut asas keterwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat diwakili melalui pemilihan umum untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara.
