Perseteruan antara Ojek Online (Ojol) dan Ojek Pangkalan (Opang) sudah berulang kali terjadi di Pasir Impun, Bandung. Kericuhan kembali terjadi pada 7 september 2024. Kericuhan bermula dari Ojol tidak terima dengan tindakan penghadangan Opang yang hingga menyebabkan luka pengendara Ojol dan penumpangnya (tribunnews 07/09/2024). Beberapa pengendara Ojol mendatangi pangkalan ojek dan mendatangi Polsek Antapani. Sempat ada kesepakatan damai, namun ternyata kesepakatan damai tersebut tidak berlangsung lama.
Ojol dan Opang Pasir Impun masih memanas. Beberapa kali masih terlihat kerumunan Ojol di wilayah Pangkalan Ojek Pasir Impun. Polisi terlihat berjaga-jaga melakukan pengamanan. Warga Pasir Impun yang semakin gerah dengan perseteruan ini, turut menyuarakan aspirasinya. Beberapa komplek di Pasir Impun memasang spanduk bertuliskan, bahwa sebagai warga bebas memilih transportasi apapun (Ojol, Opang, Taksi, dsb) dan mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dan premanisme. Selama ini warga Pasir Impun merasa dirugikan dengan adanya pembatasan transportasi Ojol oleh Opang setempat. Istilah zona merah sudah menjadi pengetahuan umum bagi warga dan Ojol sehingga seringkali driver menolak pick Up dan mengantar penumpang ke wilayah Pasir Impun. Kalau pun ada Ojol yang bersedia menjemput atau mengantar, hampir selalu berakhir dengan aksi penghadangan oleh Opang.
Mediasi kemudian digelar Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Mandalajati bersama perwakilan Ojol, Opang, warga dan pihak terkait lainnya. Hasil dari mediasi tersebut, diantaranya setiap orang berhak mencari nafkah, tidak ada pembatasan wilayah jalur Ojol maupun Opang, warga yang bebas memilih transportasi apapun, serta pihak pengelola aplikasi memberikan edikasi dan fasilitasi kepada Opang yang akan mendaftar (Kompas 11/09/2024). Sayangnya, hasil kesepakatan mediasi ini tidak diterima oleh seluruh Opang. Mereka berdalih tidak semua Opang setuju, yang menandatangani hanya dua orang dari pihak opang sementara Opang seluruhnya ada 100 orang lebih. (tribunnews 11/09/2024).
Akibat Kelalaian NegaraÂ
Kota Bandung adalah salah satu kota dengan jumlah penduduk yang padat. Namun tidak memiliki transportasi publik yang memadai. Kehadiran aplikasi Ojol menjadi solusi bagi warga karena dianggap murah dan efisien. Sayangnya, kehadiran Ojol ini mendatangkan penentangan yang cukup keras dari pihak Opang karena merasa penumpang mereka 'diambil' oleh Ojol. Kericuhan terus berulang, antara Ojol dengan Opang, serta warga yang merasa haknya dalam memilih kendaraan dibatasi.
Kericuhan yang berulang kali terjadi, baik di Pasir Impun Bandung maupun di wilayah lainnya adalah akibat adanya kelalaian negara. Negara semestinya tidak hanya hadir ketika perseteruan terjadi diantara warganya. Negara semestinya mampu menyediakan transportasi publik yang memadai bagi rakyatnya. Tidak hanya di jalan-jalan utama milik Pemprov, bahkan hingga masuk ke gang-gang pemukiman yang padat penduduk. Baik di wilayah dataran rendah maupun di wilayah berbukit. Semua berhak mendapatkan transportasi publik yang mampu mengakomodasi setiap warganya dari berbagai wilayah.
Kelalaian negara dalam menciptakan layanan transportasi publik ini, menjadi celah bagi para kapital (pemilik modal) untuk menawarkan jasanya. Bagaimana rakyat tidak jatuh hati, dengan harga yang lebih murah pengelola aplikasi menawarkan solusi transportasi bagi rakyat. Negara juga tidak bisa mencegah pengelola aplikasi untuk melakukan inovasi dalam transportasi. Peran negara akhirnya diambil alih oleh pemilik modal. Sementara rakyat menjadi pangsa pasarnya.
Demikianlah kapitalisme menguasai hajat hidup banyak orang. Kelalaian-kelalaian negara dalam segala aspek kehidupan rakyat, telah dikuasai oleh para kapital / pemilik modal. Tidak hanya dalam hal transportasi umum, kebutuhan-kebutuhan asasi rakyat yang semestinya merupakan peran negara untuk memenuhinya, justru diambil perannya oleh para kapital.
Islam Solusinya
Pada level individu, setiap orang wajib beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Termasuk di dalamnya mengimani bahwa Allah swt menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah swt berfirman,
"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)." (QS. Hud ; 6)
Individu yang bertakwa, tidak khawatir dengan rezekinya. Tugas dirinya hanyalah berikhtiar dengan cara-cara yang halal dalam mencari nafkah. Individu yang bertakwa juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan. Negara akan menjamin setiap rakyatnya bisa menunaikan kewajiban mencari nafkah dengan menyediakan lapangan pekerjaan atau membekali keterampilan.
Pada level negara, Islam dijadikan landasan dalam mengurusi kepentingan rakyat. Rasulullah saw bersabda,
"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Bukhari)
Setiap pemimpin yang menerapkan Islam dalam bernegara memiliki semangat untuk melayani rakyatnya. Para penguasa sadar betul kekuasaan yang dimilikinya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. Ia akan melakukan segala upaya dalam me-riayah (mengurus) kepentingan rakyatnya.
Hal ini yang tidak akan ditemukan dalam sistem pemerintahan saat ini. Saat ini para penguasa justru sibuk dengan kepentingan diri dan kelompoknya masing-masing. Sibuk berebut dan berbagi kue kekuasaan. Tak jarang kekuasaan justru menjadikan para pemimpin semakin tamak degan melakukan segala cara untuk meraih keuntungan. Sementara hajat hidup rakyat banyak yang terabaikan. Seakan lupa, setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggung jawabaannya oleh Allah swt.
Dalam pandangan Islam, negara wajib menjamin kebutuhan rakyatnya termasuk dalam hal transportasi publik. Negara bisa menciptakan layanan transportasi publik yang mampu menjangkau hingga ke pelosok-pelosok pemukiman. Transportasi publik ini diciptakan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Penduduk lokal bisa diberdayakan sebagai pengendara dengan upah dari negara. Negara menciptakan transportasi publik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syara. Negara akan menciptakan transportasi publik yang tidak bercampur baur antara laki-laki dan Perempuan. Â
Islam tidak melarang kemajuan teknologi. Adanya kemajuan teknologi yang bisa mempermudah hajat hidup banyak orang adalah sebuah karunia. Hanya saja, Islam melarang peran negara diambil alih oleh para pemilik modal. Jika demikian artinya negara melakukan kelalaian. Kemajuan teknologi di tangan para kapital hanya akan dijadikan alat untuk meraih keuntungan. Berbeda halnya jika kemajuan teknologi dikuasai oleh negara, maka akan digunakan untuk meringankan hajat hidup rakyatnya.
Dalam hal transportasi umum Ojol ini misalnya, keberadaan Ojol menjadi solusi bagi rakyat karena dirasa murah dan efisien. Namun di sisi lain, pengendara merasa terbebani dengan potongan-potongan penghasilan yang dirasa cukup besar oleh pengelola aplikasi. Hal ini terjadi karena penyedia transportasi Ojol memang perusahaan yang berorientasi memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan bagi warga maupun bagi pengendara.Â
Pemenuhan hak-hak rakyat serta keadilan hanya akan diraih dengan menjadikan Islam sebagai landasan dalam bernegara dan mengurus kepentingan rakyat.
