Pembatalan Poligami

"Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)"

Dalam review skripsi ini saya akan mengaggkat skripsi dari kak ARUM SARI PUSPA DEWI, NIM: 152121091 "Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)"  Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembatalan poligami tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literer (kepustakaan) yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis. 

Berdasarkan analisis penelitian, dapat dihasilkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Mengapa saya memilih skripsi ini? Karena saya tertarik dengan kasusu yang diangkat sang pemulis, meskipun bukan dari studi lapangan melainkan dari keputusan hakim, yang mana kita ketahui bahwa keputusan hakim adalah keputusan yang mutlak.

Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang[1]Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Dasar Hukum dan Syarat Poligami Menurut Peraturan Perundang-undangan beberapa landasan hukum pengaturan hukum pengaturan poligami di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yg pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Pada azasnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh

Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia

dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut

sebagai berikut:14

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat

izin dari Pengadilan Agama.

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975.

 

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau

keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

kekuatan hukum.

Dalam kasus ini penulis mengangkat dari kisah nyata yang tertuang dalam putusa pengadilan agama klaten tentang pembatalan poligami, dalam skripsinya penulis sudah sangat jelas dalam memaparkan apa yang dia teliti dalam kasusu ini, bahkan yang penulis mencantumkan beberapa alalisisnya baik dari sisi KHI maupun undang-undang , bahkan yang penulis mencantumkan kronologi kejadian poligami tersebut. Dan berikut adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut :

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt) 

• Duduk Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt Perkara Nomor: 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt
•  merupakan perkara permohonan pembatalan poligami tanpa izin istri pertama yang diajukan oleh Pemohon (istri sah) , umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Mranggen Rt.003/002, Desa Barongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan Termohon (suami), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Honor pada Kantor UPTD Pendidikan, Kecamatan Manisrenggo, tempat tinggal Mranggen, Rt.003/002, Desa Barongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan Turut Termohon I (wanita lain), umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal Desa Watuadeg, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten . permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan pada tanggal 19 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah. Pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/III/2006 tanggal 25 Maret 2006. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamat Mranggen Rt003/002, Desa Barongan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikarunia seorang anak yang lahir pada tanggal 08 Februari 2007. Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup lama yang dapat dikatakan harmonis, rukun dan baik. Namun pada akhirnya Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon telah melakukan pernikahan lagi dengan Turut Termohon I tanpa pengetahuan dan tanpa adanya izin dari Pemohon. Dalam pernikahan antara Termohon dan Turut Termohon I, Termohon telah melakukan pemalsuan identitasnya dengan mengaku berstatus bujang dan telah memalsukan Kartu Tanda Penduduknya dengan status sebagai perjaka. Pernikahan tersebut telah dilakukan di KUA Sei Bedug dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016 pada tanggal 26 September 2016.Yang faktanya bahwa sebenarnya Termohon berstatus telah beristri yakni Pemohon. Karena adanya pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I tanpa adanya izin dari Pemohon, maka Pemohon merasa dirugikan dan telah dibohongi oleh Termohon yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan poligami suaminya (Termohon) dengan wanita lain (Turut Termohon I) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Agama Klaten. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan pernikahan suaminya (Termohon) dengan wanita lain (Turut Termohon I).
• 
  
• 2. Pertimbangan dalam Pokok Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt Berdasarkan duduk perkara ataupun permohonan Pemohon yang telah diajukan ke Pengadilan dan juga berdasarkan keterangan Pemohon ataupun Termohon saat di Persidangan, maka Hakim memutuskan permohonan pembatalan poligami dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
• Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai istri Termohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I, dengan alasan bahwa pernikahan Termohon dan Turut Termohon I telah melanggar syariat dan undang-undang yang berlaku karena Termohon ternyata masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Termohon yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/III/2006 tanggal 26 Maret 2006. Oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon dan Turut Termohon I sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang[1]Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon melakukan perkawinan poligaminya dengan Turut Termohon I tidak mendapatkan izin dari Pemohon yang berarti melakukan perkawinan poligaminya tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon memang melakukan perkawinan dengan Turut Termohon I yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bedug, Batam. Dalam pernikahan tersebut, Termohon melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memalsukan identitas sebagai perjaka. Hakim juga menilai KUA Kecamatan Sei Bedug sebagai Turut Termohon II telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristri dengan wanita lain. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pernikahan yang dilakukan dinilai tidak sah, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan. Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus dan mengabulkan terhadap permohonan pembatalan poligami tersebut pada dasarnya juga memperhatikan dari sisi Hukum Islam. Hakim menggunakan Hadits yaitu dalam Kitab Al-Birr Was Sillah Wal Adab. Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan untuk senantiasa jujur dalam segala ucapan maupun perbuatan. Terbukti Termohon telah melanggar syariat Islam dalam melangsungkan poligaminya tidak jujur karena telah memalsukan identitasnya sebagai perjaka dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan pada perkara ini, Hakim melihat apabila perkawinan poligami terus dilanjutkan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya. Perkawinan poligami dibatalkan adalah tindakan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan. Dari fakta diatas pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan merujuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai permohonan pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I dapat dikabulkan. Oleh karena pernikahan Termohon I dengan Turut Termohon I dapat dibatalkan, maka kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016, tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sei Bedug, Batam harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Hakim memerintahkan Turut Termohon II sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut.
• 
  
• Penetapan Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim yang menangani perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt menetapkan hal-hal sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon; b. Membatalkan pernikahan Termohon dengan Turut Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016; c. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor: 0456/060/IX/2016, tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bedug, Batam tidak mempunyai kekuatan hukum; d. Memerintahkan Turut Termohon II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bedug, Batam) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini.
• 
  
• Untuk rencana skripsi saya tahun depan saya tertarik untuk mengamggkat masalah terkait pernikahan, mungkin karena latar belakang program studi yang saya ambil adalah hukum keluarga, maka dari itu saya mersa tertarik mengaggkat kasus seputar hukum keluarga. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masalah seputar keluarga sangatlah banyak, entah dari studi kasus di lapangan ataupun dari hasil keputusan hakim yang janggal dan harus diteliti lebih lanjut. Apalagi sebagai calon sarjana hukum yang notabne hukum keluarga kita wajib melek masalah keluarga yang ada di masyarakat.