Swasembada Pangan Kembali Menjadi Angan

Belum lama ini pemerintah kembali mengimpor beras. Tak tanggung-tangung jumlah impor beras mencapai 500 ribu ton. Tentunya, hal ini sangat bertolak belakang dengan slogan "Menegakkan Kembali Sang Raksasa Dunia" yang digelorakan Kementerian Pertanian. Belum lagi, harga beras yang makin hari makin melabung tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dengan tegas menyampaikan, pemerintahan Joko Widodo gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.

"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan, nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," kata Henry, Sabtu lalu (12/01).

Hal ini, lanjut ia, menunjukkan Kementerian Pertanian (Kementan) gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Jokowi -- JK. "Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita," sambungnya.

Realita tingginya harga beras saat ini tidak bisa dianggap berlalu saja. Lagi-lagi petani dan konsumen yang sangat dirugikan. Mengingat, petani padi sendiri adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi.

Ia menjelaskan, dengan melakukan impor beras maka petani akan sangat dirugikan yang membuat petani tak punya patokan untuk berproduksi maupun dalam harga.

"Harusnya pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajeg dan permanen. Impor beras ini langgar UU Pangan No.18/2012. Ini juga menunjukkan data Kementan -- yang katanya surplus beras -- tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS melainkan Kementan sendiri," tuturnya.

Hal senada disampaikan Muhlasin, petani SPI asal Pringsewu Lampung. Ia mengemukakan saat ini harga beras terus naik, per hari ini (12/01). "Harga beras asalan mencapai Rp 10.500 per kg dan Rp 12.000 untuk jenis beras medium di tingkat pabrik."

Muhlasin mengatakan, kondisi ini dipicu oleh banyaknya pedagang beras dan spekulan dari Jawa yg membeli beras dalam skala besar di pabrik-pabrik di Lampung, terutama Lampung Tengah, Pringsewu, dan Tanggamus. Panen pun baru akan datang satu bulan lagi di beberapa daerah.

Sementera itu, untuk panen raya sendiri masih 2-3 bulan lagi. Mengingat, lanjutnya, rata-rata umur padi bervariasi antara 20 hst sampai 40 hst di seputar Pringsewu, Lampung Tengah, Metro dan sebagian besar wilayah Lampung.

Muhlasin menyesalkan, kenaikan harga beras kali ini malah tidak dinikmati oleh petani. "Yang menikmatinya ya pedagang dan spekulan karena sebagian besar petani hanya memiliki lahan yang sempit. Di daerah Lampung saja rata-rata hanya memiliki lahan 3000 m2, bahkan kurang," keluhnya.

Tak ayal, apabila saat panen memang terpaksa harus langsung dijual untuk menutupi kebutuhan hidup, membayar pupuk dan sebagainya. Bahkan, hanya sedikit saja yang disimpan untuk makan.

Harapan untuk mengembalikan Indonesia menjadi swasembada pangan sekaan kembali menjadi angan bagi masyarakat, para petani khususnya. Petani pun harus kembali berkeringat tanpa henti hanya untuk menyuburkan lahan sawahnya, tapi tidak untuk kesejahteraan keluarganya.