Mohon tunggu...
UM Bengkulu
UM Bengkulu Mohon Tunggu... Lainnya - humas Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Humas Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah salah satu bagian satuan kerja yang bertugas mengelola informasi kampus.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Ombudsman RI Bangung Sinergi Dengan UM Bengkulu

10 September 2022   12:18 Diperbarui: 10 September 2022   12:20 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ombudsman Republik Indonesia kemarin siang, Jum'at (9/10/2022) melakukan kegiatan kuliah umum sekaligus penadatanganan kerjasama atau MOU dengan Universitas Muhamamdiyah Bengku (UMB) bertempat di gedung Hasan Din Kampus 4. Penandatanganan kerjasama antara kedua belah pihak diwakili oleh masing-masing pimpinan, yaitu Kepala Ombudsman RI, Dr. Mokhammad Najih, S.H, M.HUM, P.HD dan Rektor UMB, Dr. Susiyanto, M.Si.

Dalam sambutannya, rektor UMB mengucapkan terimakasih atas silaturahmi Ombudsman RI di UMB sekaligus melakukan pendatangan kerjasama, beliau berharap silaturahmi ini tetap terawat dan bahkan lebih optimal lagi khususnya pada kegiatan-kegiatan yang konkrit. sehingga bagi UMB dapat menjadi nilai plus dalam akreditasi baik insitusi universitas maupun fakultas.

"Untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini diharpakan bisa mengikuti dengan baik dan fokus karena hal ini adalah bagian dari ilmu dan pengalaman tambahan yang bisa didapat diluar perkuliahan," katanya.

Sementara Kepala Ombudsman RI saat memberikan kuliah umum menjelaskan Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Oleh karena itu perlu sinergitas antara perguruan tinggi dengan ombudsman yaitu, kerja kolaboratif dalam advokasi kebijakan (hasil riset Perguruan Tinggi, diadvokasi oleh Ombudmsan RI yang mempunyai kewenangan memberikan saran perbaikan atau tindakan korektif," jelasnya. (humas)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun