Dengan pengecualian ini, kebutuhan dasar seperti beras, sayuran, dan layanan kesehatan tetap terjangkau, sehingga dampak kenaikan PPN lebih terkonsentrasi pada barang dan jasa non-esensial.
Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menjadi pemacu efisiensi perekonomian, di mana pemerintah dan masyarakat didorong untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran dan pengeluaran.Â
Sisi Negatif Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen memiliki sejumlah poin negatif yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dan masyarakat:
Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan meningkatkan harga barang dan jasa yang dikenakan pajak. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang lebih sensitif terhadap kenaikan harga.
Alternatif Solusi
1. Penerapan Tarif Berjenjang
Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan tarif PPN progresif, di mana barang/jasa mewah dikenai tarif lebih tinggi, sementara barang kebutuhan pokok dikenakan tarif rendah atau dikecualikan.
2. Penguatan Subsidi
Kenaikan PPN harus diimbangi dengan penguatan subsidi pada sektor-sektor strategis yang langsung berdampak pada masyarakat kecil, seperti energi, pendidikan, dan pangan.
3. Efisiensi Anggaran Negara
