Hubungan Bilateral Indonesia-Swedia Prioritaskan Pembangunan Hijau

Pada penyelenggaraan KTT peringatan 45 tahun ASEAN - Uni Eropa di Brussels Belgia, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson. " Swedia merupakan salah satu mitra ekonomi utama Indonesia di Nordik khususnya di pembangunan hijau. Kepada PM Ulf Kristersson saya menyampaikan harapan agar sektor ini menjadi prioritas kerjasama Indonesia dan Swedia kedepan" Kata presiden Jokowi dilansir dari laman instagram pribadi miliknya.

Pembangunan hijau atau green growth program adalah sebuah konsep dimana perekonomian suatu negara dijalankan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dan di sisi lain mengurangi resiko kerusakan lingkungan. 

Pembangunan rendah karbon adalah satu dari banyaknya strategi menuju pembangunan hijau. Pembangunan rendah karbon juga menjadi penopang utama menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan nol emisi 2060. Diharapkan dari adanya transformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi hijau ini agar Indonesia dapat keluar dari stagnasi pendapatan menengah (middle income trap).

Memang pada tahun-tahun belakangan ini hubungan antara Indonesia dengan Swedia mengalami pertumbuhan pengaruh hubungan bilateral, karena masing-masing kepala pemerintahannya saling berbalas kunjungan serta Indonesia memiliki kedutaan besar di Stockholm dan Swedia juga mempunyai kedutaan besar di Jakarta. 

Meskipun demikian hubungan bilateral antara Indonesia dengan Swedia sempat merenggang pada tahun 1980-1990 an karena terdapat sejumlah pemimpin separatism Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tinggal di Swedia dan menjadikan ibu kota Swedia yakni Stockholm sebagai basic luar negeri mereka untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional. 

Pada tahun selanjutnya, pemerintah Indonesia dan para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka saling merekonsiliasi perbedaan mereka melalui negosiasi perdamaian pada tahun 2005. Konflik dengan GAM pun berakhir. Selanjutnya Swedia juga giat berkontribusi dalam proses perdamaian Aceh dan memberikan bentuan untuk pemulihan dari bencana tsunami.

Namun jika diukur dari lamanya kerjasama Indonesia dengan Swedia khususnya dalam sektor pembanguan  yang sudah cukup lama yakni sekitar 72 tahun dengan hasil yang ada saat ini bisa dikatakan kerjasama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi negara Indonesia sendiri. Tak dapat dipungkiri untuk menuju net zero emission membutuhkan investasi yang sangat besar. Ini menjadi salah satu faktor penyebab Indonesia menuju net zero emission prosesnya tidak singkat. Selain itu dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk beralih menggunakan produk-produk yang efisien dan ramah lingkungan.

Jika dilansir dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ada lima sektor utama penyumbang emisi karbon yakni kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi limbah serta proses industri dan penggunaan produk. Namun demikian, untuk menanggulangi emisi karbon di berbagai sektor tersebut, berbagai kebjakan telah disiapkan. 

Diantaranya, kebijakan di bidang pertanahan yaitu restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan pencegahan devorestasi menjadi lahan pertanian. Kebijakan di bidang persampahan termasuk pengelolaan sampah melalui ekonomi sirkular. Kebijakan di sektor fiskal mencakup penerapan pajak karbon dan penghapusan subsidi energy secara menyeluruh pada tahun 2030. 

Kebijakan yang diterapkan di bidang energy dan transportasi diantaranya dengan beralih ke kendaraan listrik hingga 95% dari total kendaraan dan menggunakan energy baru terbarukan mendekati 100% pada tahun 2060.