Mohon tunggu...
Ulfa Nurfaizsyah
Ulfa Nurfaizsyah Mohon Tunggu... Mahasiswa - S1- pendidikan matematika

Hobi saya menonton film dan membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pentingnya Komunikasi Antara DPR dan Konstituen

1 Desember 2024   07:31 Diperbarui: 1 Desember 2024   07:38 18
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

PENTINGNYA KOMUNIKASI ANTARA DPR DAN KONSTITUEN

Ulfa Nurfaizsyah

FTK- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Abstrak

Komunikasi yang efektif antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituen merupakan aspek penting dalam proses demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara DPR dan konstituen menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah relevan dan mencerminkan kepentingan rakyat Kerja anggota DPR dalam demokrasi adalah melayani konstituen, melalui komunikasi yang baik, DPR dapat menyampaikan kebijakan dan Keputusan yang diambil kepada publik serta mendengarkan aspirasi, keluhan dan masukan dari konstituen. Konstituen memilih Anggota DPR sebagai wakilnya dengan harapan besar bahwa Anggota DPR dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan konstituen. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan dengan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituennya sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang sebenarnya, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artikel ini akan memaparkan tentang komunikasi anggota DPR dan konstituen untuk menjalin hubungan relasional sebagai upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia yang Abstrak. 

Pendahuluan

Dewan perwakilan rakyat(DPR) adalah salah satu Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang berupa Lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggoata partai politik dan dewan perwakilan daerah, keduanya tersebut membentuk majelis mesyawaratan rakyat. Anggota DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan respresentasi, dan diplomasi, anggota DPR juga memiliki peran penting diantaranya yaitu menjaga berkelanjutan demokrasi, memastikan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa. Fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektifk dan akuntabel. Komunikasi yang efektfi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan konstituen merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Sebagai lembaga legislatif yang berfungsi mewakili rakyat, DPR harus senantiasa mendengar dan memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, konstituen juga harus merasa memiliki akses yang jelas untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan kebijakan publik. Dalam konteks ini, komunikasi yang terbuka dan transparan antara DPR dan konstituen menjadi sangat penting, baik dalam membangun hubungan saling percaya maupun dalam meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan.

1. Meningkatkan Partisipasi Publik

Salah satu tujuan utama komunikasi antara DPR dan konstituen adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Tanpa adanya saluran komunikasi yang efektif, banyak warga negara yang merasa terlindungi dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, DPR harus aktif dalam mengadakan pertemuan komunikasi, seperti pertemuan tatap muka, konsultasi publik, dan penggunaan teknologi canggih , untuk menghubungkan diri dengan konstituen. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah memberikan masukan, yang pada gilirannya akan memperkaya proses pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili seluruh lapisan masyarakat.

1. Terjadinya Ketidakpuasan dan Konflik Sosial

Kurangnya komunikasi yang terbuka antara DPR dan konstituen seringkali menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan sosial dan ketegangan politik. Ketika masyarakat merasa tidak didengarkan atau diabaikan, mereka dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan sosial, yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik. Dengan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dan responsif, DPR dapat mengurangi ketidakpuasan yang mungkin muncul serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi bersama terkait isu-isu yang mereka hadapi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun