Tantangan Guru PKN di Tahun Politik 2019

Menjadi guru PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) di tahun politik tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi selama masa pemilu untuk para guru PKN di lingkup institusi pendidikannya masing-masing. Tantangan tersebut dapat berupa akademik maupun secara non akademik yang terjadi di sekolah (dari level SD,SMP, dan SMA).

Secara akademik, guru PKN pasti akan mendapatkan banyak pertanyaan tentang bagaimana jalannya pemilu saat itu (pemilu Capres 2019 sekarang misalnya). Di kelas akan ada banyak pertanyaan dari siswa-siswi (yang aktif) mempertanyakan proses pemilu, partai politik dan pasangan capres, baik secara personal maupun non personal.

Dari sisi non akademik (namun masih di dalam lingkup sekolah), akan muncul sikap-sikap, perilaku dan judgement sosial yang terjadi baik di kelas, murid dengan murid, murid dengan pengajar, bahkan guru dengan guru / non guru. Disinilah peran guru PKN dibutuhkan untuk menjaga stabilitas atmosfir politik di lingkup institusi pendidikan.

Namun, sebelum menjawab tantangan-tantangan tersebut, perlu digaris bawahi bahwa seorang guru PKN harus netral. Dalam artian, netral dengan sikap nya sebagai guru PKN di lingkungan sekolah dan di depan kelas.

Apalagi di tahun politik yang notabene semua pihak sedang sensi dengan pilihan politiknya dan pilihan politik orang lain, maka sudah menjadi kewajiban seorang guru PKN memiliki sikap netral untuk pilihan politiknya (baca juga Etika Guru dan Politiknya).

Dalam artian lebih khusus, tidak menunjukkan sikap dan perilaku cenderung memilih salah satu partai A, atau pasangan capres B. Guru PKN harus jeli dan mampu menjaga keharmonisan kelas agar tidak terjadi diskriminasi pilihan politik baik antar siswa-siswi, siswa dengan guru, bahkan guru dengan guru.

Karena, ketika seorang guru PKN baik dengan sengaja maupun tidak sengaja "mengumbar" pilihan politiknya, entah secara lisan maupun tulisan (di media sosial) maka akan terjadi penurunan kewibawaan sebagai guru PKN yang netralitasnya dipertanyakan.

Ibarat seperti institusi lembaga negara atau penegak hukum seperti KPK, kepolisian, atau tentara, ketika ada kecenderungan memihak salah satu partai atau pasangan calon, maka publik akan menjudge, mempertanyakan integritas, dan ada mosi tidak percaya terhadap lembaga negara tersebut.

Nah, sama halnya dengan menjadi guru PKN. Pilihan politik seorang guru PKN, harus benar-benar di keep untuk dirinya sendiri.

Secara akademik, ada baiknya di tahun politik 2019 ini guru PKN dengan jeli menyampaikan materi yang berkaitan dengan proses pemilu yang terjadi. Menganalisa keadaan politik yang terjadi dan memberikan umpan ke anak didik untuk berdiskusi dan berargumen dengan cara yang baik dan mengedepankan analisa yang netral. Dengan adanya dua kubu capres A dan B seperti sekarang, maka kecenderungan kelas akan terbagi menjadi dua kubu pun akan besar. Nah, disinilah peran guru PKN menetralisir keadaan.

Memberikan pola pikir ke anak didik untuk menganalisa pilihan politik mereka dan cenderung mengarahkan mereka untuk melihat proses politik dan pemilu yang demokratis. Memberikan data-data yang benar, bagaimana mencari dan mengolah data, serta memberikan edukasi tentang bagaimana menangkal hoax-hoax politik yang bertebaran di media massa dan media sosial. Intervensi perlu dilakukan oleh guru PKN apabila terjadi tindakan-tindakan seperti diskriminasi siswa karena perbedaan pilihan politik di kelas.