Mohon tunggu...
Anugrah B Mappagala
Anugrah B Mappagala Mohon Tunggu... -

Alumnus Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang, Pengusaha Kacang, Pemerhati kuli bangunang

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Komitmen Pemerintah Menegasikan Kemiskinan

17 Februari 2019   01:36 Diperbarui: 17 Februari 2019   02:06 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dirjen Linjamsos menjelaskan pada September 2017 BPS merilis jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Selanjutnya BPS kembali merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018

Jika program ini terus berjalan dengan baik akan sangat mampu memutus rantai kemiskinan. Karena usaha yang dilakukan pasti linear dengan hasil yang didapatkan.

Bayangkan bila satu keluarga sudah mendapatkan beragam bansos, subsidi pemerintah dan diberdayakan secara ekonomi produktif, nanti akan bisa kita lihat hasilnya dalam tiga sampai lima tahun. Indikator keberhasilannya adalah terjadi perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi

Jangan salah, masyarakat yang mandiri akan membawa profit yang besar bagi keberlangsungan ekonomi negara, apalagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dengan kemandirian ekonomi masyarakat indonesia telah siap untuk menghadapi tantangan apapun.

Membangun Sinergi dengan Layanan Pengaduan PKH

Pemerataan program diseluruh penjuru indonesia adalah poin paling penting untuk menunjang keberhasilan dan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu mesti ada proses pendataan berbasis online agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah informasi terkait PKH ini.

Sejauh ini Pemerintah telah membuka pintu bagi masyarakat yang mendapatkan masalah dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pengaduan bisa disampaikan ke masyarakat melalui nomor 1500299 dan (021) 3144321. Selain itu, pengaduan juga bisa disampaikan melalui twitter dan instagram di @kemsos_pkh.

Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemsos mengatakan, melalui sarana tersebut masyarakat bisa melaporkan semua masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. "Termasuk kartu hilang, rusak, PIN terblokir," katanya Jumat (19/1).

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari layanan pengaduan yaitu;

  • Transparansi anggaran kepada publik
  • Proses pendataan dan verivikasi yang lebih mudah
  • Masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan mengadu jika ada kejanggalan yang terjadi
  • Sinergitas antara pemerintah dan masayrakat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun