Sesuai amanat undang-undang dasar 1945, dari total APBD, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen untuk pendidikan. Pada tahun 2015, Kukar memiliki APBD Rp 6.91 triliun, dengan dana tersebut adakah infrastruktur pendidikan akan terus diperbaiki?
Delapan tahun berdiri dengan berbagai problem yang menghinggapinya, Sekolah Dasar (SD) Filial nomor 016 Dusun Durung, Desa Jembayan Induk, Kecamatan Loa Kulu, Kukar yang berdiri diatas sepetak tanah wakaf dari seorang warga memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan.
Dari Kota Tenggarong, untuk sampai ke Dusun Durung hanya memerlukan jarak tempuh sekira 30 menit. Masalah utama yang dihadapi Durung adalah tidak tersedianya fasilitas listrik dan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, setiap rumah tangga menggunakan jenset. Sedangkan air bersih, warga kadang mendapatkan bantuan dari perusahaan batubara yang beroperasi di sekitar Durung.
Meskipun jauh dari keramaian, ada tiga dusun yang memanfaatkan sekolah Filial antara lain Durung, Klosan, dan Purwosari. Menurut keterangan beberapa warga, jarak tempuh dari Klosan dan Purwosari menuju Durung sekira empat kilometer. Ketika anak-anak berangkat sekolah, ada yang diantar menggunakan mobil, mengayuh sepeda, numpang kepada guru. “Ada juga yang jalan kaki,” beber warga Durung, Sabariah.
Ketika media ini hadir menyapa anak-anak yang sedang asyik menjalankan aktivitas bermainnya, mereka mengaku bangga sekolah di SD Filial. “Kami senang sekolah disini,” kata salah satu murid, Abdul Bari, sembari ia melihat kearah sekolah yang setiap ruangannya hanya memiliki luas 4x4 meter.
SD Filial memiliki enam kelas dan satu gedung yang terdiri dari dua ruangan yang dibangun Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK). Sebelum menempati sekolah tersebut, sebelumnya guru-guru yang ada di SD Filial pernah melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan penggilingan padi.
Berada jauh dari pemukiman warga, sekolah itu laksana lembaga pendidikan yang tidak pernah dijamah oleh pemerintah. Sabariah mengungkapkan, SD Filial selain memiliki infrastruktur yang sangat minim, setiap minggunya tidak pernah mengadakan upacara bendera.
Alasannya sederhana, fasilitas belum tersedia. Selain itu masih tampak dalam ruangan foto mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika dikonfirmasi kepada salah seorang guru, alasannya karena belum ada foto presiden Jokowi yang dikirim sekolah induk.
Menurut salah satu guru, AR (46), proses belajar mengajar berjalan dengan baik, buku-buku pelajaran di distribusikan langsung dari sekolah induk. “Tidak ada perpusatakaan, Filial keadaannya seperti itu mas, ngga ada, semua di induk,” ungkap AR.
Masalah lain yang dihadapi, dari enam guru yang mengabdikan diri di sekolah tersebut, empat diantaranya tidak mendapat gaji dari sekolah, alasannya sederhana karena dana BOS tidak bisa dipakai untuk menggaji guru honor. “Untuk kebutuhan setiap hari ya saya pakai uang dari suami,” terangnya.
AR berharap, kedepan SD Filial bisa menjalankan roda pendidikan secara mandiri, hal itu dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru dan supaya ada keleluasaan untuk membangun sekolah. Ketergantungan yang berlebihan kepada sekolah induk yang ada di Desa Jembayan Induk, memberikan batasan-batasan kepada guru untuk membangun SD Filial.
“Orang sekolahnya seperti kandang kambing gitu mas, harusnya diperhatikan pemerintah,” tegas AR. Baik warga maupun guru-guru pada umumnya berharap, SD Filial kedepan bisa menjadi pusat pendidikan yang mencerdaskan peserta didik, selain ditunjang dengan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, harusnya pemerintah juga membangun infrastruktur sekolah, dengan harapan anak-anak bisa dengan leluasa mengembangkan kemampuannya.
SD Filial Dusun Durung adalah satu diantara ratusan sekolah yang memerlukan uluran tangan dari pemerintah. Durung terlampau dekat dengan pusat pemerintahan, namun sayangnya luput dari kemurahan tangan penguasa. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Tabang dan lainnya yang jauh dari ibukota kabupaten? Adakah diperhatikan pemerintah?
Dengan anggaran yang relatif besar dibandingkan SKPD lainnya, kita menunggu kerja-kerja tulus dan kreatif dari Dinas Pendidikan untuk memajukan pendidikan di Kukar.
